Kapolres Metro Jaksel Harap Pedemo Sampaikan Pendapat dengan Santun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono meminta para demonstran agar menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang santun saat menggelar aksi menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Pihak aparat Polri dan TNI berharap seluruh kegiatan unjuk rasa berjalan dengan lancar dan damai.

“Teman-teman yang menyampaikan pendapatnya dapat menyampaikan dengan cara-cara yang santun dan baik. Kami pun dari pihak keamanan dapat memberikan pelayanan berupa pengamanan kegiatan dengan baik pula,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020) pagi.

Baca juga: Jelang Unjuk Rasa, 1.200 Personel Amankan Obyek Vital dan Sentra Perekonomian di Jaksel

Dengan demikian, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Selatan bisa tetap terjaga dengan kondusif.

Pihak aparat juga mengingatkan para pengunjuk rasa menerapkan protokol kesehatan lantaran Jakarta masih berada di situasi pandemi Covid-19.

Polres Metro Jakarta Selatan menyiapkan 1.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Selatan. Aparat polisi, dalam hal ini, dibantu TNI dengan 200 pesonel.

“Pengamanan obyek-obyek vital strategis dan sentra-sentra perekonomian menjadi fokus utama kami dengan menempatkan personel di tempat-tempat tersebut, dibantu dari rekan-rekan TNI,” kata Budi.

Baca juga: Polisi Tangkap 3 Orang yang Diduga Gerakkan Pelajar Saat Demo Rusuh di Jakarta

Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan dengan upaya-upaya persuasif dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang punya niat lain selain unjuk rasa di batas kota.

Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan penyisiran dan akan menindak mereka yang kedapatan membawa senjata tajam, petasan, batu, dan lain-lain.

Untuk diketahui, Selasa (20/10/2020) ini sejumlah elemen akan kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta.

Gelombang protes tolak UU Cipta Kerja belum surut sejak beleid kontroversial itu disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober lalu.

Baca juga: 8 Polisi Bekasi yang Terpapar Covid-19 Usai Amankan Demo Mulai Membaik

Pembahasannya yang dianggap cacat prosedur karena tak transparan hingga pengesahannya, ditambah muatan pasal yang dinilai pro-pengusaha, membuat UU Cipta Kerja jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil.

Selama dua pekan gelombang protes, demonstrasi beberapa kali berakhir bentrok dengan aparat, tanpa mengubah sikap pemerintah maupun dewan.