Minta Kenaikan Gaji, Anggota DPRD DKI Dianggap Salah Gunakan Wewenangnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan rencana kenaikan anggaran tunjangan DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Lucius menilai bahwa DPRD memanfaatkan kewenangan budgeting yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius kepada Kompas.com, pada Kamis (3/12/2020).

Menurut dia, ini juga menunjukkan sikap ketidakpedulian DPRD akan situasi nyata yang dihadapi rakyat.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Ketidakpedulian itu, lanjut Lucius, membuat DPRD merasa tak punya beban ketika menentukan besaran angka pembiayaan tunjangan dalam rapat anggaran 2021.

Lucius menyatakan sulit untuk memahami alasan DPRD mengusulkan anggaran dengan angka yang fantastis tersebut.

"Paling mungkin menjelaskan (alasan) usulan (anggaran) fantastis itu adalah dengan mengatakan bahwa DPRD memang tak punya kepedulian nyata terhadap situasi nyata warga DKI," ujar Lucius.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Dalam usulan tersebut besaran tunjangan dan gaji anggota DPRD mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota.

Baca juga: Gaji Anggota Dewan Diusulkan Naik, Pengamat: DPRD Jangan Jadi Raja Tega!

Artinya, setiap anggota dewan mengantongi uang Rp 8,3 milyar setiap tahun, yang berarti Rp 689 juta setiap bulan.

Lucius menyatakan bahwa besaran angka yang diusulkan tersebut terlampau tinggi.

"Angka yang tertulis di RKT itu terlampau tinggi untuk membiayai kerja anggota DPRD yang cenderung memble tahun ini sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya di periode lalu,"

Terutama, usulan tersebut diajukan ketika kondisi ekonomi Indonesia belum stabil karena masih dilanda pandemi Covid-19.

"Apalagi kemunculan angka-angka itu terjadi di tengah situasi perekonomian yang seret sebagai dampak pandemi yang berbulan-bulan mendera jagad perekonomian bangsa umumnya dan DKI khususnya," lanjutnya.