PSI Minta Anies Berani Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikap tegas menolak anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta senilai Rp 800 miliar.

"Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Michael mengatakan, Anies sebagai gubernur memiliki otoritas tertinggi untuk urusan anggaran Pemprov DKI. Itulah sebabnya nasib anggaran RKT yang begitu besar tersebut kini berada di tangan Anies.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

"Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau Gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas," kata dia.

Dia juga mengatakan, Anies memiliki tanggungjawab karena gaji PNS DKI Jakarta sendiri dipotong 50 persen.

Menurut dia, Anies seharusnya tidak diam apabila ada anggaran fantastis untuk anggota dewan di saat pemotongan gaji ASN terjadi.

"Kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," tutur Michael.

Baca juga: 6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak

Seperti diketahui usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta terjadi di tengah kemerosotan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Kenaikan gaji tersebut tertuang dalam RKT 2021 mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

Rancangan Anggaran RKT 2021 tersebut tertuang setiap anggota bisa mengantongi uang sebesar Rp 8,3 miliar per tahun atau Rp 689 juta per bulan apabila setiap kegiatan dalam RKT terlaksana.