Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen, Wagub DKI: Kami Dukung Kebijakan Pak Menko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung imbauan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengetatkan kebijakan WFH hingga 75 persen.

"Ya kami tentu mendukung kebijakan Pak Menko. Kami di Pemprov DKI Jakarta minta semua WFH juga diatur dan dibatasi," ucap Ariza, Selasa (15/12/2020).

Menurut Ariza, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan ketentuan tersebut selama masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen

Dia meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Ariza menambahkan, selama liburan, Pemprov DKI Jakarta melakukan antisipasi dan menyiapkan rencana agar tidak ada peningkatan kasus Covid-19.

Akan tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci langkah antisipasi serta rencana yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta. Namin dia menekankan Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan operasi yustisi.

"Kita tahu masa liburan selama ini menimbulkan peningkatan Covid-19 karena itu kami telah mengantisipasi dan menyiapkan berbagai rencana aksi dan harus didukung masyarakat," kata Ariza.

Luhut sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan WFH hingga 75 persen.

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Wagub DKI: Kami Menunggu Arahan

Hal ini dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan. Luhut juga meminta Anies meneruskan kebijakan pembatasan jam operasional di pusat perbeanjaan, tempat hiburan, dan tempat makan.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut seperti dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarvers, Selasa.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, Luhut meminta pemilik pusat perbelanjaan memberikan keringanan biaya sewa dan service charge kepada para tenant (penyewa).