Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Blusukannya Jadi Pro dan Kontra

JAKARTA, KOMPAS.com - Blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, di sejumlah tempat di Jakarta awalnya tak menjadi sorotan warganet serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sampai pada 4 Januari ini.

Pada 4 Januari itu, Risma blusukan di kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin, bukan di tempat kumuh seperti di kolong tol ataupun kolong jembatan yang biasanya dia lakukan. Hari itu, Risma menemukan ada beberapa gelandangan atau tunawisma menggelar kardus, membawa barang-barang mereka dengan tas, di kawasan Sudirman-Thamrin itu.

Temuan Risma itu membuat geger jagat sosial media twitter. Dua hari kata "Mensos" dan "Bu Risma" menjadi trending topik di Twitter.

Tidak hanya di jagat media sosial, Wakil Gubernur DKI, Satpol PP, dan bahkan Gubernur DKI Jakarta terkejut dengan temuan Risma.

Baca juga: Wagub DKI: Saya Yakin, Bu Risma Tidak Hanya Blusukan di Jakarta...

Pasalnya, menurut para pejabat DKI itu, baru kali ini tersiar kabar ada gelandagan berkeliaran di jalan protokol yang sering dijadikan tempat lalu lalang pejabat dan tamu negara tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa heran dengan temuan Risma. Riza mengatakan, dirinya yang puluhan tahun tinggal di Jakarta baru pertama kali mendengar di kawasan Sudirman Thamrin ada tunawisma.

"Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Thamrin," ucap Ariza, Rabu kemarin.

Saat mendengar ada informasi terkait tunawisma di Sudirman-Thamrin, Riza mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung meminta tunawisma itu diperiksa.

Anies meminta agar tunawisma yang ditemui Risma bisa dimintai data identitasnya.

"Pak Gubernur langsung perintahkan kepada Kadinsos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ," ucap Ariza.

Riza mengakui, tunawisma banyak di Jakarta. Tidak dipungkiri masalah tunawisma merupakan masalah abadi kota-kota besar, termasuk Jakarta, tempat orang mencari penghidupan yang layak.

Namun, lanjut dia, tempat-tempat yang dijadikan tempat tinggal tunawisma adalah kolong jembatan dan kolong tol.

"Setau kami Jalan Sudirman-Thamrin itu cukup jauh (panjang), kalau ada (tunawisma di pinggiran-pinggiran (kota) ada betul, kalau ada di kolong jembatan ada betul," ujar Riza.

Dia mengatakan masalah tunawisma bukan hanya terjadi di Jakarta tetapi di seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan, di negara maju pun ada masalah sosial tunawisma.

Dinsos DKI dianggap malas

Blusukan Risma mendapat dukungan, terutama dari kader sesama partai tempat Risma bernaung, yaitu PDI-P. Salah satunya dari Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

"Sekarang persoalan yang namanya tunawisma  ini kan makin berkembang. Kenapa? Lurah, Dinas Sosial, mereka malas turun ke bawah," ujar Johnny.

Baca juga: Pengamat : Risma Ingin Perkenalkan Diri ke Masyarakat Jakarta dan Indonesia

Dia mengatakan, semestinya masalah tunawisma di Jakarta bisa diselesaikan Pemprov DKI Jakarta.

Jakarta dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertinggi di Indonesia, diharapkan tidak bersilat lidah dengan masalah tunawisma yang ditemukan Risma.

"Saran saya adalah sudahlah Pemprov DKI Jakarta ini enggak perlu bersilat lidah," kata Jhonny.

Cara Risma menemui tunawisma, bahkan di tempat yang paling tidak disangka sekalipun di Jakarta, menurut Johnny, merupakan cara memimpin yang baik. Turun langsung mengatasi masalah yang terjadi dan tidak berdiam diri. Pemprov DKI diharapkan bisa berlaku seperti Risma yang langsung turun tangan dan memberikan ketenangan kepada warganya.

"Pemimpin yang baik dia enggak perlu seperti itu (bersilat lidah), dia langsung turun tangan. Masyarakat juga akan tenang," kata Johnny.

Dukungan juga datang dari Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto yang menilai blusukan merupakan karakter Risma yang memang sering dilakukan saat masih menjabat Wali Kota Surabaya.

Dia mengatakan, Risma membangun harapan bahwa masyarakat miskin tidak merasa ditinggalkan oleh negara dan terbukti membawa kemajuan berpihak juga ke rakyat kecil di Kota Surabaya.

"Bu Risma juga kan belum lama dilantik (menjadi Mensos), jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Hasto.

Hasto juga mengatakan, kegiatan blusukan Risma tidak hanya dilakukan di Jakarta. Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu dengan penyandang disabilitas pada akhir tahun 2020.

Risma dinilai berlebihan

Namun komentar bernada kontra juga bermunculan, antara lain datang dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, yang menilai blusukan risma dikemas berlebihan sehingga tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas belebihan norak jadinya, termasuk dilakukan bu Risma termasuk kategori berlebihan," kata Mujiyono yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat itu, Selasa lalu.

Dia mengatakan semestinya Risma tidak melakukan blusukan di kawasan jalan protokol Sudirman-Thamrin tetapi di daerah Jakarta lainnya yang memang dikenal dengan daerah kumuh.

Dia bahkan menawarkan, apabila Risma berminat untuk mendatangi gelandangan, sebaiknya datang ke Jakarta Barat, tempat daerah kumuh dan padat penduduk.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," tutur dia.

Pengamat politik Hendri Satrio malah menilai apa yang dilakukan Risma tidak bisa terlepas dari agenda Pilkada DKI 2022 dan Pilpres 2024.

Menurut dia, Risma ingin memperkenalkan diri ke masyarakat dengan cara blusukan sekaligus memetakan permaslaahan dengan langsung turun ke lapangan.

Namun, menurut Hendri, sebagai seorang menteri tak melulu harus melakukan blusukan sepanjang waktu karena harus merumuskan kebijakan yang sifatnya makro dan jangka panjang.

Dia menilai, jika Risma ingin langgeng di panggung politik, dia cukup bekerja dengan baik sebagai Menteri Sosial dan akan dikenal masyarakat dengan kinerja sebagai seorang menteri.

"Dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem Bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri," kata Hendri