Kuasa Hukum: Penembakan 6 Laskar FPI Harusnya Dibawa ke Pengadilan HAM

Kompas.com - 09/01/2021, 15:47 WIB
Dua komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kanan), dan Aminudin (kanan) berbicara dengan polisi di sela pemeriksaan tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRADua komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kanan), dan Aminudin (kanan) berbicara dengan polisi di sela pemeriksaan tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) tidak puas dengan temuan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan penembakan 4 dari 6 anggota laskar FPI oleh polisi adalah pelanggaran HAM. Lembaga independen itu pun merekomendasikan kasus ini diselesaikan lewat pengadilan pidana.

Namun, kuasa hukum 6 laskar FPI Hariadi Nasution menyesalkan temuan dan rekomendasi Komnas HAM itu.

"Menyesalkan hasil penyelidikan yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut," kata Hariadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Kuasa Hukum 6 Laskar FPI Tak Puas dengan Temuan Komnas HAM

Ia menyebut, bila Komnas HAM RI konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya kasus ini diselesaikan lewat pengadilan HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang adalah jelas pelanggaran berat," kata Hariadi. 

Selain tak puas dengan rekomendasi Komnas HAM, Hariadi juga mempertanyakan metode yang digunakan lembaga tersebut untuk merekonstruksi peristiwa. Terutama, terkait dua laskar yang disebut tewas dalam peristiwa tembak menembak antara laskar FPI dan polisi.

"Menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM RI, terkait peristiwa tembak menembak, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku," kata Hariadi.

Baca juga: Penembakan Laskar FPI, Kompolnas Minta Polri Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM

Temuan Komnas HAM ini diumumkan pada Jumat (8/1/2021) kemarin.

Dalam hasil investigasinya, Komnas HAM membagi dua konteks peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Megapolitan
Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Megapolitan
Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X