Kompas.com - 09/01/2021, 15:47 WIB
Dua komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kanan), dan Aminudin (kanan) berbicara dengan polisi di sela pemeriksaan tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRADua komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kanan), dan Aminudin (kanan) berbicara dengan polisi di sela pemeriksaan tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) tidak puas dengan temuan dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan penembakan 4 dari 6 anggota laskar FPI oleh polisi adalah pelanggaran HAM. Lembaga independen itu pun merekomendasikan kasus ini diselesaikan lewat pengadilan pidana.

Namun, kuasa hukum 6 laskar FPI Hariadi Nasution menyesalkan temuan dan rekomendasi Komnas HAM itu.

"Menyesalkan hasil penyelidikan yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut," kata Hariadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Kuasa Hukum 6 Laskar FPI Tak Puas dengan Temuan Komnas HAM

Ia menyebut, bila Komnas HAM RI konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya kasus ini diselesaikan lewat pengadilan HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang adalah jelas pelanggaran berat," kata Hariadi. 

Selain tak puas dengan rekomendasi Komnas HAM, Hariadi juga mempertanyakan metode yang digunakan lembaga tersebut untuk merekonstruksi peristiwa. Terutama, terkait dua laskar yang disebut tewas dalam peristiwa tembak menembak antara laskar FPI dan polisi.

"Menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM RI, terkait peristiwa tembak menembak, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku," kata Hariadi.

Baca juga: Penembakan Laskar FPI, Kompolnas Minta Polri Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM

Temuan Komnas HAM ini diumumkan pada Jumat (8/1/2021) kemarin.

Dalam hasil investigasinya, Komnas HAM membagi dua konteks peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari itu.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Megapolitan
24 Penimbun dan Penjual Obat Terkait Covid-19 di Atas HET Ditangkap

24 Penimbun dan Penjual Obat Terkait Covid-19 di Atas HET Ditangkap

Megapolitan
Protes Karyawan Garuda Indonesia: Harga Tes Swab PCR Penumpang Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Protes Karyawan Garuda Indonesia: Harga Tes Swab PCR Penumpang Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

Megapolitan
PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

Megapolitan
Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Megapolitan
3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

Megapolitan
Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Megapolitan
4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

Megapolitan
Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Megapolitan
UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Megapolitan
Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X