7 Aturan PPKM di Kota Bogor, Restoran Tutup Pukul 22.00 hingga Kegiatan Sosial Budaya Dihentikan

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kebijakan itu mulai berlaku hari ini, Senin (11/1/2021), hingga dua pekan ke depan.

PPKM diberlakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Sebagai bentuk respons terhadap Instruksi Mendagri itu, Pemkot Bogor pun menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang diberlakukan pada 11-25 Januari 2021.

Baca juga: PPKM di Kota Bogor, Mal Tutup Pukul 19.00, Pengunjung Restoran Dibatasi Maksimal 25 Persen

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menjelaskan, ada tujuh poin yang ditekankan dalam PPKM.

Berikut tujuh poin yang diatur dalam SE Wali Kota Bogor tersebut:

1. Di tempat kerja dibatasi work from office (WFO) sebanyak 25 persen atau work from home (WFH) sebesar 75 persen, kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus.
2. Kegiatan pendidikan secara daring.
3. Pemenuhan kebutuhan pokok di pasar, toko, dan swalayan tetap berjalan 100 persen.
4. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal dibuka pukul 08.00 WIB dan tutup 19.00 WIB,  sedangkan rumah makan dibatasi kapasitas 25 persen dengan jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dengan protokol kesehatan.
5. Kegiatan konstruksi tetap berjalan 100 persen dengan protokol kesehatan.
6. Kegiatan ibadah dibatasi kapasitas 50 persen dengan protokol kesehatan.
7. Menghentikan sementara kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan.

Baca juga: Pembangunan RS Darurat Covid-19 Kota Bogor Capai 70 Persen, Beroperasi Pertengahan Januari 2021

Alma menegaskan, dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, Pemkot Bogor berkoordinasi dengan TNI-Polri bersama seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Mereka akan melakukan pengawasan ketat dengan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan kategori 5M, melalui instrumen Perwali Nomor 107 Tahun 2020.

"Penekanan kebijakan yang disampaikan Pak Bima Arya terkait penguatan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas-interaksi sebagai strategi efektif untuk pengendalian Covid-19 di Kota Bogor," kata Alma, Senin (11/1/2021).

Baca juga: RS Darurat Covid-19 Kota Bogor Ditargetkan Beroperasi 18 Januari

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto berharap informasi ini bisa sampai kepada masyarakat.

Sebab, lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi dan situasi belum terkendali.

Bahkan, sambungnya, tingkat keterisian di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor sudah mulai penuh.

"Jadi masyarakat harus selalu waspada, bahkan semakin waspada, semakin siaga," kata Bima.