Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pernyataan itu tidak langsung terucap dari Anies. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang membeberkan hal itu kepada wartawan pada 19 Januari ini.

Riza mengatakan, Anies sudah menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa dia berharap pemerintah pusat turun tangan mengambil alih kepemimpinan penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Baca juga: Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Harapannya adalah agar Jakarta tidak terbebani dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Jabodetabek.

Pasalnya, ada 24 persen pasien Covid-19 yang dirawat di Jakarta merupakan warga luar Jakarta, khususnya dari Bodetabek.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," ucap Riza.

Diminta mundur oleh kader Gerindra

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di Jakarta, Ali Lubis, menanggapi permintaan Anies ke pemerintah pusat itu dengan seruan agar Anies mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kalau terkesan memang tidak sanggup, lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," kata Ali di Kompas TV, Selasa kemarin.

Ali mengatakan, Anies selama ini tampil sebagai sosok heroik dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Namun ternyata Anies justru melimpahkan penanganan Covid-19 Jakarta kepada pemerintah pusat.

"Kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melemparkan wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," kata Ali.

Anies diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Anies dicalonkan kedua partai tersebut bersama kader partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno. Pasangan itu memenangkan pilkada di putaran kedua, mengalahkan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.

Pembelaan Gerindra

Namun suara Ali mengeritik Anies tidak didukung partainya.

Riza Patria yang juga kader Partai Gerindra berkomentar atas pernyataan Ali. Wakil Anies itu meminta semua kader Gerindra, termasuk Ali Lubis tentu saja, agar tidak asal bicara. Riza menegaskan, para kader partai mestinya mengikuti arahan kebijakan partai Gerindra saat berkomentar tentang kebijakan pemerintah.

"Hendaknya semua kader mengikuti arahan kebijakan partai, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai," kata Riza.

Riza lantas membela Anies yang dinilai selama ini bekerja keras dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

Riza menjelaskan, langkah Anies meminta pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek itu karena berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang berbeda.

Baca juga: DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Wagub DKI: Tidak Boleh Melebihi Kebijakan Partai

Sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra langsung memberikan peringatan lisan kepada Ketua DPC Gerindra, Ali Lubis.

Dasco mengatakan, permintaan Ali Lubis agar Anies mundur dari jabatannya merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat dari Partai Gerindra.

"Untuk masalah ketua DPC sendiri sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum, sudah diberikan semacam diingatkan secara lisan," kata Dasco.

Kritikan dari anggota DPRD DKI

Kritik terhadap langkah Anies meminta pemerintah pusat ambil alih koordasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek sebenarnya dilontakan juga oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak.

Gilbert menilai, Anies merupakan satu-satunya kepala daerah yang hendak melepaskan tanggung jawab penanganan Covid-19 kepada pemerintah pusat.

Pasalnya semua gubernur di Jawa dan Bali yang saat ini menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak ada yang berniat menyerahkan penanganan Covid-19 di daerahnya kepada pemerintah pusat, kecuali Anies.

"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ini ke pusat," kata Gilbert.