PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Kompas.com - 25/02/2021, 21:07 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi seperti yang digulirkan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Fraksi PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Taufik: Siapa yang Mau Menyambut?

Komisi D DPRD DKI, kata Gembong, akan memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan sehingga terjadi banjir pada Sabtu (20/2/2021) lalu.

"Ujungnya soal eksekusi. Nanti kami dalami lebih detail, siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," kata Gembong.

Dia juga tidak yakin bahwa Anies memahami setiap langkah dan teknis pelaksanaan program pengendalian banjir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, memanggil Anies untuk menjelaskan semua hal deteil menjadi percuma dan berujung kembali pada rapat kerja dengan SKPD terkait.

"Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," kata Gembong.

Baca juga: Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, PSI mengambil langkah menggulirkan hak interpelasi kepada Anies karena menilai Anies tidak serius dan sengaja menghambat kerja pencegahan banjir.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Marak Tawuran Antar-geng di Jakarta, Polisi Lakukan Patroli Siber

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

UPDATE 2 Agustus: Pasien Covid-19 Meninggal di Kota Bogor Capai 436 Kasus

Megapolitan
Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Pungli Bansos di Tangerang, Polisi Panggil Pendamping PKH dan Satu Saksi Lainnya

Megapolitan
Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Ketahuan Sembunyi di Hutan, Pembunuh Pemilik Warung Kopi di Bogor Akhirnya Diringkus Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Polisi Tangkap 4 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran yang Bunuh Lawannya di Duren Sawit

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta Bakal Tindak Sekolah yang Terbukti Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Posko Vaksinasi Covid-19 Dibuka di Citra Garden City, Kuota Per Hari 2.000 Orang

Megapolitan
Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Seorang Pemilik Ruko di Tangerang Dikalungkan Celurit dan Ditodong Pedang

Megapolitan
UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 2 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 298 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Tambora Capai 51,9 Persen

Megapolitan
Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Tolak Perubahan RPJMD, Fraksi PSI Nilai Anies Lari dari Janji Kampanye

Megapolitan
Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Aksi Pencurian Handphone di Cipayung, Pelaku Pura-pura Bertanya

Megapolitan
Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Polisi Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi 10.000 Warga di Kawasan Pabrik Jatiuwung

Megapolitan
Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Selain Tino dan Hari, Empat Harimau Sumatera di Ragunan Juga Jalani Tes Swab PCR

Megapolitan
154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

154 Pasien Covid-19 Meninggal di Jakarta Hari Ini, Kasus Fatal Tak Kunjung Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X