PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Kompas.com - 25/02/2021, 21:07 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi seperti yang digulirkan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Fraksi PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Taufik: Siapa yang Mau Menyambut?

Komisi D DPRD DKI, kata Gembong, akan memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan sehingga terjadi banjir pada Sabtu (20/2/2021) lalu.

"Ujungnya soal eksekusi. Nanti kami dalami lebih detail, siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," kata Gembong.

Dia juga tidak yakin bahwa Anies memahami setiap langkah dan teknis pelaksanaan program pengendalian banjir.

Sehingga, memanggil Anies untuk menjelaskan semua hal deteil menjadi percuma dan berujung kembali pada rapat kerja dengan SKPD terkait.

"Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," kata Gembong.

Baca juga: Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, PSI mengambil langkah menggulirkan hak interpelasi kepada Anies karena menilai Anies tidak serius dan sengaja menghambat kerja pencegahan banjir.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 17 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 17 April 2021

Megapolitan
Valentino Simanjuntak dan Pentingnya Komentator Sepak Bola bagi Oki Kurnia yang Tunanetra

Valentino Simanjuntak dan Pentingnya Komentator Sepak Bola bagi Oki Kurnia yang Tunanetra

Megapolitan
Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X