Usul Penggunaan Hak Interpelasi Terkait Penanganan Banjir di Jakarta Dinilai Wajar, Bukan Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tendensi politis di balik alasan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Menurut Lucius, sikap yang diambil politisi memang selalu politis.

"Mau PSI yang mendukung interpelasi ataupun fraksi-fraksi lain yang menolaknya, semua sikap mereka itu politis," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lucius menambahkan, jika PSI mengambil sikap mendorong hak interpelasi dan itu sesuai dengan keinginan warga, maka fraksi lain diharapkan tidak kaget jika elektabilitas partai ini kemungkinan meningkat. Lucius juga mengingatkan adanya kemungkinan masyarakat akan menarik dukungan akibat sikap fraksi yang menolak interpelasi yang diajukan PSI.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

"Sebaliknya mereka enggak boleh takut jika atas sikap mereka menolak hak interpelasi, warga menarik dukungan pada partai mereka di pemilu mendatang," ujar Lucius.

Akan tetapi, jika upaya tersebut dianggap pencitraan, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak beralasan.

"Semua itu wajar. Yang tidak wajar jika menuduh sikap PSI yang ingin menggunakan hak DPRD berupa interpelasi sebagai langkap pencitraan semata," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan. Interpelasi kali ini merupakan upaya kedua PSI setelah sebelumnya mengajukan hak serupa pada 17 November 2020 terkait kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengemukakan, hak interpelasi digullirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Rencana PSI itu  berbuah berbagai tanggapan dari berbagai fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS misalnya menilai apa yang dilakukan oleh PSI hanyalah pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai hak interpelasi yang diajukan oleh PSI dilakukan agar partai tersebut tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

PKS bahkan tidak menanggapi interpelasi itu sebagai hal yang serius. Arifin juga menilai sikap yang dilakukan oleh PKS akan dilakukan oleh fraksi lainnya.

Arifin meminta PSI untuk mengapresiasii kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan