Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mempersilahkan Kementerian PUPR untuk memulai normalisasi sungai di wilayah yang sudah dilakukan pembebasan lahan.

Dia mengatakan, beberapa bidang tanah yang sudah dibebaskan khususnya di Kali Ciliwung bisa dilakukan pemasangan sheet pile atau pengerjaan normalisasi.

"Kalau misalnya memang PUPR ada program di situ silakan turun (mengerjakan normalisasi)," kata Dudi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Dudi menjelaskan, Pemprov DKI akan tetap melakukan tugas pembebasan lahan dari tahun ke tahun.

Sehingga Kementerian PUPR tidak perlu menahan normalisasi di lahan yang sudah dibebaskan.

"Sambil dia (PUPR) turun ya sambil kita bebaskan di lokasi lainnya," ucap Dudi.

Pembebasan lahan untuk Kali Ciliwung tahun 2020 ditargetkan sebanyak 118 bidang tanah yang sebagian besar sudah terdapat Surat Pengakuan Hak (SPH) Pemprov DKI.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang tahun lalu dijabat Juaini Yusuf mengatakan, pada Desember 2020 sudah ada beberapa kali yang selesai dalam proses pembebasan lahan, yaitu Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Jatikramat, dan Kali Sunter.

Sedangkan Kali Ciliwung terus dalam progres karena sungai tersebut dinilai masih cukup panjang.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

Dudi mengatakan, terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tahun 2021 mandek karena dana yang digunakan dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat tak kunjung cair.

Pemprov DKI masih terus memperjuangkan agar anggaran PEN yang dijanjikan pemerintah pusat bisa segera cair sehingga Pemprov DKI bisa kembali menjalankan pembebasan lahan normalisasi.

"Kita lagi perjuangkan ini (untuk pencairan), hari ini kalau enggak salah ada meeting PEN dengan SMI (Saran Multi Infrastruktur sebagai kreditur)," kata Dudi.

Terkait permintaan ke Kementerian PUPR untuk segera mengerjakan normalisasi juga pernah disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Selasa (2/3/2021) lalu.

Riza mengatakan, Kementerian PUPR sudah bisa mengerjakan normalisasi di lahan yang sudah dibebaskan Pemprov DKI Jakarta.

"Normalisasi sudah kita bebaskan sebagian, mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheet pile-nya oleh PUPR," kata Riza.