Dirut Pembangunan Sarana Jaya Terjerat Kasus Korupsi, Bagaimana Nasib Proyek Rumah DP Rp 0?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan terseret kasus dugaan tindak pidana kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP Rp 0 milik Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Yoory ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat (5/3/2021) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejak hari Jumat ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.

Baca juga: Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Munculnya kasus tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib proyek strategis dari Pemprov DKI Jakarta yang diemban oleh Pembangunan Sarana Jaya itu?

Sejak awal dinilai bermasalah

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menilai proyek rumah DP Rp 0 sejak awal memang bermasalah.

Dia mengatakan, program tersebut sulit diimplementasikan di lapangan karena banyak aturan yang harus diintegrasikan, bahkan diterobos.

Selain soal aturan pengadaan lahan, Gembong menilai, aturan lain yang harus diintegrasikan seperti aturan cicilan perbankan dan lain-lain.

"Kenapa sulit diimplementasikan di lapangan? Karena menyangkut aturan," kata Gembong.

Itulah sebabnya, kata Gembong, tidak heran program DP Rp 0 kini merembet ke masalah hukum.

Baca juga: Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Namun, dia tetap meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

"Kalau sekarang itu merembet ke persoalan hukum, kita harus patuh pada proses hukum saja," ujarnya.

Gembong juga mewanti-wanti agar program unggulan DKI Jakarta yang dikerjakan Pembangunan Sarana Jaya tidak ikut terganggu.

"BUMD Sarana Jaya tidak boleh tergantung 100 persen oleh Pak Yoory ya," kata Gembong.

Dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Yoory dan program-program yang diemban Pembangunan Sarana Jaya tetap berjalan.

Gembong mengatakan, setidaknya ada dua program unggulan Pemprov DKI yang dijalankan oleh Pembangunan Sarana Jaya, yaitu pembangunan rumah DP Rp 0 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Intermediate Treatment Facility (ITF).

Pastikan proyek strategis tetap berjalan

Wakil Gubernur Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI mengambil langkah cepat dengan menunjuk Direktur Pembangunan Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono sebagai Plt Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, sedangkan Yoory dinonaktifkan.

Baca juga: Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Terseret Kasus Korupsi

Riza memastikan bahwa dengan melakukan langkah cepat tersebut, tidak ada program strategis Pemprov DKI di Pembangunan Sarana Jaya yang akan terganggu.

"Insya Allah program dan lain-lain di BUMD tidak terganggu," kata Riza.

Dia meyakini program masih tetap berjalan karena BUMD tidak hanya dipimpin oleh satu direktur.

Masih ada banyak direktur lain yang bisa mengambil alih kepemimpinan.

Penjelasan KPK

KPK membenarkan sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Cipayung, Jakarta Timur.

Baca juga: KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali, Senin.

KPK hingga saat ini belum menyampaikan detail kasus tersebut. Sebab, sesuai kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan.

Ali menjelaskan, KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya tentang konstruksi perkara, alat bukti, dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

"Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," tutur Ali.