Sarana Jaya Tunggu Hasil Penyidikan KPK Soal Dugaan Korupsi pada Proyek Rusun DP Rp 0

Kompas.com - 09/03/2021, 14:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tiga kanan), Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (kiri), dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri) menghadiri acara ground breaking Hunian DP 0 Rupiah Nuansa Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Program Hunian DP 0 Rupiah di Cilangkap merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - PD Pembangunan Sarana Jaya belum mau membuka data progres pembangunan proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 di lahan yang berada di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. 

Pembelian lahan itu kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu.

Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. BUMD itu berperan antara lain merealisasikan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu pembangunan rusunami dengan sistem pembayaran DP Rp 0.

Baca juga: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Terjerat Kasus Korupsi, Bagaimana Nasib Proyek Rumah DP Rp 0?

"Mohon maaf, kami belum bisa memberikan banyak penjelasan kepada teman-teman media," kata Humas Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (9/3/2021).

Yulianita mengatakan, Sarana Jaya saat ini masih menunggu hasil penyidikan KPK mengenai kasus yang berkaitan dengan pembelian lahan tersebut.

Oleh sebab itu, beum ada keterangan yang bisa diberikan, kecuali sudah ada hasil penyidikan yang dilakukan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah ada pengumuman lebih lanjut dari KPK, mungkin kami baru dapat memberi penjelasan mengenai hal lainnya. Kami juga masih menunggu," ucap Yulianita.

Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek DP Rp 0 itu. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

"Sejak hari Jumat (5/3/2021) ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Riza, Senin malam.

KPK sejauh ini hanya membenarkan bahwa pihaknya sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di Cipayung, Jakarta Timur. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tengah melakukan penyidikan setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali, Senin.

KPK belum menyampaikan detail kasus tersebut. Sesuai kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan.

Baca juga: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Ali menjelaskan, KPK akan memberikan penjelasan kepada publik pada waktunya tentang konstruksi perkara, alat bukti, dan keterlibatan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta para sangkaannya.

"Sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," tutur Ali.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Megapolitan
Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Megapolitan
Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Megapolitan
23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Megapolitan
Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Megapolitan
24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

Megapolitan
Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Megapolitan
Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Megapolitan
Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Megapolitan
Dapat Donasi 300 Paket Sembako, Pemkot Jaksel Langsung Salurkan ke PKL

Dapat Donasi 300 Paket Sembako, Pemkot Jaksel Langsung Salurkan ke PKL

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X