Kompas.com - 12/06/2021, 12:11 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. DOK. Parlementaria / Arief/nvlAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengkritik wacana pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Wacana itu muncul menyusul beredarnya draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut Anis, rencana pemerintah tersebut sangat disayangkan, bahkan jika memang baru sekadar wacana.

"Tidak pelak memang kalau ini dijadikan wacana, enggak pantas begitu. Jadi wacana saja enggak pantas, apalagi jadi RUU," kata Anis dalam diskusi virtual bertajuk "Publik Teriak, Sembako Dipajak", Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Rencana Sembako Kena PPN, Pimpinan DPR Minta Pemulihan Ekonomi Tanpa Bebani Rakyat

Anis menyebutkan, wacana pengenaan PPN sembako tak pantas karena kondisi ekonomi Indonesia yang tengah sulit akibat pandemi Covid-19. Ia mengingatkan pemerintah bahwa situasi dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum pulih.

"Jadi wacana saja enggak pantas di masa sekarang, di mana kondisi pandemi ini ekonomi kita belum pulih, masyarakat kita juga belum pulih. Masalah kita sangat banyak, kesejahteraan, kesehatan," ujar dia.

Dia mengakui bahwa draf RUU KUP itu hingga kini belum sampai ke tangan DPR. Menurut dia, apa yang ramai di masyarakat saat ini karena draf tersebut diduga bocor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menyebutkan belum dapat melihat poin-poin mengenai wacana mengenakan pajak terhadap sembako.

"Memang sampai saat ini, Komisi XI itu belum melihat draf RUU KUP. Karena kan poin-poin ini kan ada di dalam draf RUU KUP. Itu yang diusulkan pemerintah kemudian harus disampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," ujar dia.

ketika surat presiden (surpres) telah diterima DPR, pimpinan DPR akan membacakan surat tersebut pada saat rapat paripurna. Pimpinan DPR, kata dia, kemudian akan menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan membahas draf RUU KUP tersebut.

"Bisa Badan Legislasi atau bisa komisi terkait. Nah ini, proses itu belum ada, sehingga memang kami sendiri belum melihat 'barangnya' itu, (draf) RUU nya itu belum kami lihat," ucapnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vonis Banding Kasus Megamendung dan Petamburan Tidak Berubah, Kuasa Hukum Rizieq: Kami Apresiasi

Vonis Banding Kasus Megamendung dan Petamburan Tidak Berubah, Kuasa Hukum Rizieq: Kami Apresiasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Masjid KH Hasyim Ashari Sasar 1.600 Warga

Vaksinasi Covid-19 di Masjid KH Hasyim Ashari Sasar 1.600 Warga

Megapolitan
80 Ton Oksigen Bantuan Singapura Dikirim dari Jakarta ke Surabaya

80 Ton Oksigen Bantuan Singapura Dikirim dari Jakarta ke Surabaya

Megapolitan
Dinar Candy Ditangkap Terkait Aksi Pakai Bikini di Jalan untuk Protes PPKM Diperpanjang

Dinar Candy Ditangkap Terkait Aksi Pakai Bikini di Jalan untuk Protes PPKM Diperpanjang

Megapolitan
Restoran Ayam Geprek di Pulogadung Dilalap Api

Restoran Ayam Geprek di Pulogadung Dilalap Api

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Jumlah Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini Tersisa 2.103 Orang

UPDATE 5 Agustus: Jumlah Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini Tersisa 2.103 Orang

Megapolitan
Pemohon SKCK di Kota Tangerang Wajib Bawa Surat Vaksinasi, Ombudsman Bilang Itu Berpotensi Timbulkan Malaadministrasi

Pemohon SKCK di Kota Tangerang Wajib Bawa Surat Vaksinasi, Ombudsman Bilang Itu Berpotensi Timbulkan Malaadministrasi

Megapolitan
NIK Warga Jakarta Diduga Dipakai Seseorang untuk Vaksin di Tangsel, Polisi Periksa Klinik di Serpong

NIK Warga Jakarta Diduga Dipakai Seseorang untuk Vaksin di Tangsel, Polisi Periksa Klinik di Serpong

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan NIK Warga Jakarta Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19  di Tangsel

Polisi Usut Dugaan NIK Warga Jakarta Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa Ingin Damai, Korban Masih Pikir-pikir

Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa Ingin Damai, Korban Masih Pikir-pikir

Megapolitan
Bansos Tunai Warga Tapos Depok Dipotong Rp 150.000, untuk Yang Tak Dapat dan buat Agustusan

Bansos Tunai Warga Tapos Depok Dipotong Rp 150.000, untuk Yang Tak Dapat dan buat Agustusan

Megapolitan
Luhut Tinjau Proyek Penanganan Banjir di Jakarta

Luhut Tinjau Proyek Penanganan Banjir di Jakarta

Megapolitan
Terdakwa Kasus Prostitusi Anak Cynthiara Alona Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Terdakwa Kasus Prostitusi Anak Cynthiara Alona Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Megapolitan
Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X