Kompas.com - 11/07/2021, 22:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyaratan surat izin perjalanan bagi pengguna KRL selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai berlaku pada Senin (12/7/2021).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat.

"KAI Commuter terus mengingatkan seluruh masyarakat yang menggunakan KRL adalah mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal," ujar Anne, dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Ingat, Tidak Semua Orang Boleh Naik KRL Mulai Besok

Menurut Anne, petugas akan memeriksa dokumen persyaratan setiap penumpang KRL. Petugas hanya mengizinkan penumpang dengan surat izin perjalanan.

"Mulai Senin masyarakat yang menggunakan KRL wajib menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat," ungkap Anne.

Selain itu, kata Anne, penumpang KRL juga bisa menggunakan dokumen lain seperti surat tugas yang dikeluarkan instansi pemerintah, maupun perusahaan sektor esensial dan kritikal.

"Ditandatangani oleh pimpinan instansi. Minimal eselon 2 untuk pemerintahan, atau pimpinan perusahaan yang termasuk sektor esensial dan kritikal," jelas Anne.

Dengan begitu, Anne berharap mobilitas masyarakat pada masa PPKM darurat bisa ditekan.

Berdasarkan data KAI Commuter, jumlah penumpang KRL sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan selama PPKM darurat.

"Selama hari kerja pekan ini pengguna KRL menyentuh angka 1.176.719 orang atau 235.344 orang per hari," kata Anne.

Baca juga: Mulai Senin Pekan Depan, Warga Kota Tangerang Wajib Bawa STRP Saat Melintasi Jabodetabek atau Naik KRL

Menurut Anne, jumlah tersebut berkurang sekitar 26 persen dibandingkan rata-rata harian penumpang pada masa PPKM mikro.

"321.564 orang per hari. Angka ini berkurang sekitar 26 persen (saat PPKM Darurat)," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah ketentuan syarat perjalanan orang di wilayah kawasan perkotaan atau aglomerasi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Pengetatan syarat perjalanan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur sektor transportasi darat dan SE Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 yang mengatur sektor perkeretaapian.

"Ada perubahan syarat perjalanan bagi transportasi perkeretaapian dan darat terkait dengan perjalanan di kawasan aglomerasi," ujar Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Syarat Naik KRL Per 12 Juli 2021 Selama PPKM Darurat, Khusus Pekerja Sektor Essensial dan Kritikal

Pada perubahan SE 49/2021 dan SE 50/2021 diatur bahwa perjalanan orang dengan moda transportasi darat, sungai, danau, penyebarangan, dan pekeretapaian dalam wilayah aglomerasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal yang diatur pemerintah.

Para pelaku perjalanan yang dapat izin tersebut, harus pula melengkapi syarat perjalanan dengan memiliki dokumen perjalanan berupa Surat Tanda Resgistrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

Selain itu, bisa pula dengan miliki surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau pejabat minimal Eselon II bagi pegawai pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tandatangan elektronik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Urus Bea Balik Nama Kendaraan Gratis di Bodetabek

Lokasi Urus Bea Balik Nama Kendaraan Gratis di Bodetabek

Megapolitan
Kontrakan yang Roboh Diterjang Angin Kencang di Jelambar Bermaterial Seperti Styrofoam

Kontrakan yang Roboh Diterjang Angin Kencang di Jelambar Bermaterial Seperti Styrofoam

Megapolitan
Satpol PP Pura-pura Bertransaksi Via MiChat Sebelum Grebek Kos Prostitusi di Cilodong Depok

Satpol PP Pura-pura Bertransaksi Via MiChat Sebelum Grebek Kos Prostitusi di Cilodong Depok

Megapolitan
Cuma Sehari di GBK, Relawan Jokowi Produksi Sampah hingga 31 Ton

Cuma Sehari di GBK, Relawan Jokowi Produksi Sampah hingga 31 Ton

Megapolitan
Warga Ratapi Barang Berharga yang Hancur Diterjang Angin Kencang di Jelambar

Warga Ratapi Barang Berharga yang Hancur Diterjang Angin Kencang di Jelambar

Megapolitan
Ketua RT Sudah Lama Tahu Rumah Kos di Cilodong Depok jadi Tempat Prostitusi

Ketua RT Sudah Lama Tahu Rumah Kos di Cilodong Depok jadi Tempat Prostitusi

Megapolitan
Angin Bak Puting Beliung Robohkan 16 Kontrakan di Jelambar, Warga Bingung Tidur Dimana Malam Ini

Angin Bak Puting Beliung Robohkan 16 Kontrakan di Jelambar, Warga Bingung Tidur Dimana Malam Ini

Megapolitan
Rumah Kos di Cilodong Depok Digrebek terkait Prostitusi, Warga Tidak Kaget

Rumah Kos di Cilodong Depok Digrebek terkait Prostitusi, Warga Tidak Kaget

Megapolitan
Fakta Baru Kematian Sekeluarga di Kalideres, Putri Pemilik Rumah Diduga Tewas Terakhir

Fakta Baru Kematian Sekeluarga di Kalideres, Putri Pemilik Rumah Diduga Tewas Terakhir

Megapolitan
KCI Evakuasi KRL yang Anjlok di Kampung Bandan, Ini Rekayasa Perjalanan Kereta

KCI Evakuasi KRL yang Anjlok di Kampung Bandan, Ini Rekayasa Perjalanan Kereta

Megapolitan
Tertarik Coba Jasa 'Sleep Call' agar Tak Kesepian? Simak Tarifnya

Tertarik Coba Jasa "Sleep Call" agar Tak Kesepian? Simak Tarifnya

Megapolitan
Pelanggan Ini Pesan Layanan 'Sleep Call Setahun Penuh, Biaya Pelayanan Capai Rp 10 Juta

Pelanggan Ini Pesan Layanan "Sleep Call Setahun Penuh, Biaya Pelayanan Capai Rp 10 Juta

Megapolitan
9 Pohon di Jakarta Tumbang Imbas Hujan Deras dan Angin Kencang, Timpa Kabel PLN hingga Gereja

9 Pohon di Jakarta Tumbang Imbas Hujan Deras dan Angin Kencang, Timpa Kabel PLN hingga Gereja

Megapolitan
Pensiunan Polri yang Tabrak Lari Mahasiswa UI di Jagakarsa Dikenakan Wajib Lapor

Pensiunan Polri yang Tabrak Lari Mahasiswa UI di Jagakarsa Dikenakan Wajib Lapor

Megapolitan
16 Rumah Semi Permanen di Jelambar Roboh Akibat Hujan dan Angin Kencang

16 Rumah Semi Permanen di Jelambar Roboh Akibat Hujan dan Angin Kencang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.