Salurkan Bansos Tunai, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 623 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 623 miliar untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

"Terkonfirmasi, kalau DKI sudah siap hari ini," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Senin (12/7/2021).

Dia mengatakan, pembayaran BST akan diberikan dua tahap sekaligus sehingga penerima BST akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 saat menerima bantuan.

"Dikasihkan sekaligus diberikan sekaligus, langsung 600.000," ucap Mujiyono.

Baca juga: Anies Sebut Pergeseran Anggaran Jakarta Diprioritaskan untuk Keselamatan Warga

Ia menambahkan, meskipun DKI Jakarta secara pendanaan sudah siap untuk disalurkan, namun penyaluran BST tetap harus menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Persiapan dari Pemprov DKI, kata Mujiyono, tinggal melakukan transfer kepada penerima BST yang sudah diberikan rekening pada penyaluran tahap pertama awal tahun ini.

"Karena kalau DKI kan simpel penerima BST kan sudah memegang rekening Bank DKI, tinggal di top up doang. DKI sudah ready, tinggal nunggu pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan lewat kantor pos gitu," ujar dia.

Karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, Mujiyono tidak bisa memastikan kapan tepatnya BST bisa segera dicairkan untuk warga Jakarta.

Baca juga: Anies Pastikan Gaji ASN DKI Jakarta Tak Dipotong untuk Penanganan Covid-19 Tahun Ini

Adapun data terakhir penerima BST yang dipublikasikan Dinsos DKI Jakarta 11 Maret 2021 sejumlah 1.805.216 kepala keluarga (KK).

Mujiyono mengatakan, dari anggaran senilai Rp 623 miliar itu, Pemprov DKI diperkirakan hanya menanggung sekitar 1,1 juta KK yang terdampak Covid-19 di wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan sisanya kurang lebih 700.000 KK akan menjadi tanggungan pemerintah pusat dengan BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau Bank BUMN milik pemerintah.