Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau kondisi terkini pembangunan tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/9).

Seperti dikutip Antara, Anies tampak menggunakan rompi proyek warna hijau bertuliskan Jaklingko di bahu kanan dan logo plus Jakarta di bahu kiri.

Kegiatan itu untuk melihat kondisi pembangunan tanggul laut dan bagian rangkaian dari upaya percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi DKI Jakarta dan Pengendalian Banjir di Provinsi DKI Jakarta.

Tampak dalam rombongan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

Baca juga: Dinas SDA DKI Prediksi Muara Baru Tenggelam 4,6 Meter pada 2050

Usai melihat tanggul laut Muara Baru, rombongan bergerak menuju Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Di sana rombongan menggunakan kapal dan kembali melakukan pengecekan Tanggul Pengaman Pantai Kali Adem.

Menteri Basuki mengatakan, program pembangunan tanggul di pantai adalah agenda perbaikan lingkungan (environmental remediation) bagi Kota Jakarta yang mengalami penurunan tanah 5-10 sentimeter per tahun.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi Jakarta perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dalam menghemat penggunaan air tanah.

Pembangunan tanggul laut untuk mengantisipasi banjir pasang (rob) serta meningkatkan kualitas pelayanan serta perekonomian di pelabuhan tersebut.

Baca juga: Anies: Tanggul Bukan Solusi Permanen Cegah Jakarta Tenggelam

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus mengantisipasi penurunan permukaan tanah dengan berbagai cara.

Salah satunya pembangunan tanggul di kawasan pesisir Jakarta yang menjadi area kritis menjadi prioritas.

Dari hasil perjanjian kerja sama, pengerjaan tanggul dibagi tiga penanggungjawab, yakni Kementerian PUPR sepanjang 15,66 kilometer, Pemerintah DKI Jakarta 28,53 kilometer, dan swasta 2,1 kilometer.

Keterlibatan swasta ini merupakan bagian dari kompensasi pembangunan kawasan reklamasi di Teluk Jakarta.

Selain tanggul dari beton, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta juga mengupayakan penahan alami hempasan gelombang atau ombak ke daratan dengan restorasi tanaman bakau (mangrove).