YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik rencana pemerintah mewajibkan tes PCR bagi penumpang semua jenis moda transportasi umum.

Dengan struktur harga yang ada saat ini, rencana tersebut tak masuk akal meskipun pemerintah sudah menetapkan harga tes PCR tak lebih dari Rp 300.000.

"Jika tarifnya masih Rp 300.000, mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu sendiri," kata Ketua YLKI, Tulus Abadi, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (28/10/2021).

"Hal tersebut (kewajiban tes PCR untuk penumpang seluruh moda transportasi umum) dilakukan jika harga PCR bisa diturunkan lagi secara lebih signifikan, misalnya menjadi Rp 100.000," tambah Tulus.

Baca juga: YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

Di sisi lain, kebijakan itu menimbulkan masalah lain, yaitu beralihnya penumpang transportasi umum ke kendaraan pribadi guna menghindari kewajiban tes PCR.

Padahal, selama ini tidak pernah ada pengendalian terhadap kendaraan pribadi. Di sisi lain, tak semua orang punya keistimewaan untuk beralih dari transportasi umum ke kendaraan pribadi.

"Untuk pengguna kendaraan pribadi bagaimana pengendaliannya? Selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua. Jika tak ada pengendalian yang konsisten dan setara, ini hal yang diskriminatif," imbuh Tulus.

YLKI menyarankan, tidak semua moda transportasi harus dikenakan kewajiban tes PCR. Hal in akan menyulitkan pengawasannya.

"Kembalikan tes PCR untuk keperluan dan ranah medis, karena toh sekarang sudah banyak warga yang divaksinasi," ujar Tulus.