Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Barisan Parpol Pendukung Formula E dan Alasan Tolak Hak Interpelasi

Kompas.com - 09/11/2021, 14:53 WIB
Ivany Atina Arbi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang balap mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta pada 2022 mendatang masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pendanaan Formula E yang diambil dari kas daerah Ibu Kota.

Gelaran Formula E yang disebut-sebut akan menghabiskan dana triliunan rupiah itu sempat ditentang sejumlah pihak, termasuk Fraksi PSI dan PDI-P DPRD DKI Jakarta.

Kedua fraksi tersebut beranggapan, dana Formula E bisa digunakan untuk hal yang lebih urgen seperti penanggulangan pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana ekstra.

Belum lagi, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa gelaran Formula E di Jakarta berpotensi merugi.

Baca juga: Rangkaian Peristiwa Anies Pinjam Uang Rp 180 Miliar ke Bank DKI untuk Talangi Commitment Fee Formula E

Fraksi PSI dan PDI-P kemudian sepakat untuk mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya.

“Ada potensi kerugian sehingga ini yang ingin kami tanyakan pada Bapak Gubernur,” ujar anggota Fraksi PDI-P DKI Jakarta, Rasyidi, pada Agustus lalu.

Namun, rencana interpelasi ini ditolak oleh tujuh fraksi lainnya di DPRD DKI. Fraksi tersebut adalah:

  1. Fraksi Nasdem,
  2. Fraksi Golkar,
  3. Fraksi Gerindra,
  4. Fraksi Demokrat,
  5. Fraksi PKS,
  6. Fraksi PAN, dan
  7. Fraksi PPP-PKB.

Baca juga: Kadispora DKI Sebut Pinjaman Rp 180 Miliar ke Bank DKI untuk Formula E Sesuai Prosedur

Alasan tolak interpelasi

Ketujuh fraksi tersebut sepakat untuk menolak penggunaan hak interpelasi usai menghadiri pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinas gubernur, Kamis (26/8/2021).

“Secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Taufik.

Dalam pertemuan tersebut, ujar Taufik, Anies menjelaskan alasan mengapa Formula E harus tetap terselenggara.

Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih terpuruk akibat pandemi, sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi.

Itulah mengapa gelaran Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta ada dalam keadaan baik.

"Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita," kata Taufik.

Baca juga: Rangkaian Peristiwa Anies Pinjam Uang Rp 180 Miliar ke Bank DKI untuk Talangi Commitment Fee Formula E

Meski tidak didukung tujuh fraksi lainnya, rapat paripurna dengan agenda interpelasi Formula E tetap dilaksanakan di DPRD DKI Jakarta pada 28 September 2021 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com