Anggota DPRD DKI Ragu Dana Commitment Fee Formula E Telah Disetor Langsung ke FEO

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Anggara Wicitra, ragu dana commitment fee untuk penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E di Jakarta telah langsung dibayarkan ke Formula E Operations (FEO).

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta membuka satu lembar bukti transfer commitment fee Formula E ke DPRD DKI Jakarta.

"Semoga Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) berani membuka satu lembar bukti transfer uang commitment fee Rp 560 miliar. Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman (seperti yang diserahkan ke KPK). Dari situ, nanti kita lihat apakah uang tersebut ditransfer ke rekening FEO di Inggris atau dititipkan ke pihak lain," kata Anggara dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Formula E Jakarta

Anggara juga mempertanyakan keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembayaran commitment fee.

Pasalnya, kontrak penyelenggaraan Formula E diteken oleh PT Jakarta Propertindo bersama FEO dengan mekanisme bussines to business. Dengan demikian pembayaran commitment fee merupakan kewajiban penuh dari PT Jakpro.

"Jadi, hanya Jakpro yang bisa membayar ke FEO, dan sebaliknya FEO hanya bisa menerima pembayaran dari Jakpro. Pertanyaannya, Dispora membayar Formula E Rp 560 miliar ke siapa?" ucap Anggara.

Namun Anggara bisa memahami posisi Kepala Dispora DKI Jakarta yang hanya menjalankan perintah Gubernur Anies untuk membayar commitment fee yang harusnya dibayar PT Jakpro.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 tentang Permohonan Pinjaman Daerah kepada PT Bank DKI dan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 77 tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020.

"Hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Pemprov DKI tentang dasar aturan yang membolehkan Pak Anies memberikan perintah ke Dispora untuk membayar commitment fee. Ini aneh dan tidak wajar, harus diusut tuntas oleh penegak hukum," ujar Anggara.