"Mau polder mau waduk itu tak pernah ada jawaban. Jadi satu-satunya cara adalah bicara pada masyarakat," ujarnya.
"Mau buat polder, minta aspirasi masyarakat, di mana dipetakan, bersedia tidak, butuhnya dan luasnya berapa," terangnya.
Selain itu, proyek normalisasi sungai yang dicanangkan Pemprov DKI untuk menangani banjir belum berjalan maksimal.
Sebagai informasi, proyek normalisasi kali Ciliwung terhenti sejak masa kepemimpinan Anies Baswedan.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Kritik Anies ke Acara PPP di Yogya Saat Covid-19 di Jakarta Melonjak
Proyek pengendalian banjir tersebut hingga kini belum jelas nasibnya karena kendala pembebasan lahan pinggiran kali.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat di bantaran kali.
Itulah sebabnya proses pembebasan lahan normalisasi tidak berjalan sama sekali.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, normalisasi sungai untuk pengendalian banjir harus dilakukan secara maksimal.
"Perbaikan sungai itu harus dilakukan secara komprehensif dan secara continue, tidak sepotong-sepotong. Jadi satu kesatuan," kata Gembong saat dihubungi, Minggu (30/1/2022).
Sementara itu, sumur resapan yang berada di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, disebut tak menyelesaikan masalah banjir.
Toto, seorang penghuni rumah kontrakan yang terletak di kawasan Jalan Kamboja, mengatakan bahwa banjir tetap melanda kawasan rumahnya.
"Kalau dari pantauan saya ini tidak efektif. Kalau disebut menangani banjir, tapi masih banjir di sini," ujar Toto saat ditemui di lokasi, Kamis (20/1/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.