Interpelasi Formula E Akan Dilanjutkan, Ketua DPRD DKI: Dewan Ingin Tahu Anggaran Pastinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E yang sempat diskors pada rapat terakhir, 28 September 2021 lalu.

Prasetio mengatakan, para anggota Dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Pria yang akrab disapa Pras ini berharap agar Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E tersebut. Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya.

"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," tutur dia.

Baca juga: Terima Putusan Ketua DPRD DKI Tak Langgar Etik, F-PAN: Kami Tetap Tolak Interpelasi Formula E

Menurut politikus PDI-Perjuangan ini, mengadakan rapat interpelasi untuk memperjelas penggunaan anggaran yang dinilai rancu merupakan tugas dan kewajiban dari DPRD.

Hak interpelasi itu juga telah dijamin dalam undang-undang.

"Sudah seharusnya Gubernur menjelaskan mengenai perhelatan Formula E kepada publik," imbuh dia.

Pasalnya, jumlah anggaran yang telah dikucurkan untuk penyelenggaraan Formula E pada awal Juni 2022 nanti cukup fantastis, yakni mencapai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO).

Baca juga: Ketua DPRD Tak Langgar Tatib soal Interpelasi Formula E, M Taufik: Kami Hormati Putusan BK

Rencana pelaksanaan sidang paripurna interpelasi Formula E kembali bergulir setelah Badan Kehormatan (BK) mengeluarkan hasil pemeriksaannya yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan Prasetio dalam penyelenggaraan sidang.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD melaporkan Pras ke BK karena diduga melanggar tata tertib pengadaan sidang interpelasi tersebut.

Surat keputusan dikeluarkan oleh BK pada 14 Maret 2022.