Walkot Jaktim Pertimbangkan Cabut KJP Siswa yang Ikut Demo 11 April, Wagub: Jangan Terburu-buru!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar Wali Kota Jakarta Timur M Anwar tidak terburu-buru memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap siswa yang ikut demo 11 April kemarin.

Riza meminta agar ada evaluasi terlebih dahulu mengenai keterlibatan dan peran dari siswa yang ikut dalam demonstrasi tersebut.

"Nanti kita akan evaluasi apakah dirasa perlu atau tidak (untuk cabut KJP). Kami akan evaluasi keterlibatan dan perannya," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/4/2022).

"Jadi jangan terburu-buru memberikan sanksi. Kita harus bijak," imbuhnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyok Ade Armando Saat Demo 11 April di DPR

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah meminta agar para pelajar tidak ikut terlibat dalam aksi demonstrasi kemarin.

Mereka diminta fokus melaksanakan kewajiban belajar di sekolah.

"Pelajar fokus di pendidikan sekolah, terkait sanksi kami akan evaluasi sanksi apa yang akan diberikan kepada pelajar yang ikut demo kemarin," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut KJP pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur saat meninjau bazar Ramadhan di Kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.

Baca juga: Polda Metro Jaya: Jumlah Tersangka Pengeroyok Ade Armando Masih Akan Bertambah

"Saya kira itu (pertimbangan mencabut KJP) nanti kami akan pikirkan ke depan, karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi," ujar Anwar.

Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan Gedung DPR/MPR.

"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kemarin bersama para kepala sekolah, Kasudin (Pendidikan) agar memperhatikan sekolah-sekolah, khususnya SMK," kata Anwar.