Ini Twit Eddy Soeparno yang Dipermasalahkan Kuasa Hukum Ade Armando hingga Berujung Somasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum pegiat media sosial Ade Armando, yakni Muannas Alaidid dan Auia Fahmi, melayangkan somasi kepada Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Mereka melayangkan somasi atas cuitan Eddy di akun Twitter-nya karena dinilai telah menuduh Ade Armando sebagai penista agama.

Dalam dokumen somasinya, Muannas turut menyertakan twit Eddy Soeparno yang membuat mereka melayangkan somasi kepada Sekretaris Jenderal PAN itu.

Baca juga: Kuasa Hukum Ade Armando Minta Sekjen PAN Hapus Twit soal Tuduhan Penistaan Agama

"Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama, termasuk AA," demikian twit Eddy yang disertakan dalam dokumen somasi.

Dalam somasinya tersebut, Muannas pun meminta Eddy Soeparno menghapus twitnya itu. Muannas mengancam akan menuntut Eddy ke jalur hukum bila twitnya tak dihapus dalam waktu 3x24 jam sejak dilayangkannya somasi.

"Apabila dalam waktu 3x24 jam Saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun Twitter Saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan baik pidana maupun perdata," demikian kata Muannas dalam keterangannya.

Baca juga: Dua Tersangka Pengeroyok Ade Armando Belum Tertangkap, Polisi: Masih Pengejaran

Berikut poin-poin somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Ade Armando kepada Eddy Soeparno:

1. Bahwa Ade Armando (AA) tidak pernah dinyatakan sebagai/berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait kasus laporan dugaan penistaan agama
2. Laporan polisi tersebut sudah dinyatakan SP3 oleh Polda Metro Jaya
3. Bahwa yang dicuitkan Saudara mendukung tindakan hukum kepada mereka yang menistakan agama dan ulama termasuk AA, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ade Armando sudah diputus bersalah di pengadilan
4. Bahwa cuitan Saudara mengarah ke dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong sesuai UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15. Untuk itu kami selaku kuasa hukum mengingatkan bahwa perbuatan Saudara merugikan klien kami dan membahayakan keselamatan baik fisik maupun mental klien kami. 

Seperti diketahui, sebelumnya Ade Armando dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penistaan agama atas status di akun Facebook-nya. Namun pada 2017, Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan demikian pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ade Armando dihentikan.

Namun pelapor Ade Armando menggugat SP3 yang dikeluarkan polisi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pengadilan pun memutuskan SP3 tersebut dibatalkan dan meminta polisi melanjutkan pengusutan kasus tersebut.