9.915 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan Kawal Demo 21 April

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 9.915 personel disiagakan untuk mengawal demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, dan sekitar kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan, para personel tersebut merupakan gabungan dari Polri dan TNI yang telah siaga sejak pagi.

"Terdiri dari kekuatan Polri dan dibantu dari unsur TNI, dalam hal ini Kodam Jaya, sebanyak 1.440 personel Kodam Jaya," kata Zulpan, di kawasan Patung Kuda, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Jelang Demo 21 April, JPO di Depan Gedung DPR/MPR Ditutup Kawat Duri

Zulpan mengungkapkan, estimasi jumlah massa pengunjuk rasa sekitar 800 sampai 1.200 orang.

Untuk mengantisipasi kericuhan, Polda Metro melibatkan lebih banyak personel. Hal ini juga untuk menjamin keamanan, bukan hanya masyarakat yang melakukan demonstrasi, tetapi juga masyarakat di sekitar lokasi unjuk rasa.

Lebih lanjut, Zulpan mengatakan, massa pengunjuk rasa kali ini terdiri dari elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi buruh.

Kemudian, polisi juga akan melakukan filterisasi untuk mencegah adanya penyusupan dalam aksi demonstrasi.

"Agar menghindari adanya penyusupan dan orang lain yang bukan kelompok atau elemen yang akan melakukan unjuk rasa tersebut," ucap Zulpan.

Baca juga: Polri Minta Mahasiswa Jaga Ketertiban Saat Demo 21 April di DPR dan Istana

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bakal menggelar aksi demonstrasi di Jakarta.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria mengatakan, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan akan melaksanakan aksi demo 21 April di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Ada dua (aksi demonstrasi), di Patung Kuda dan DPR. Kami di Patung Kuda (dekat) Istana," ujar Bayu saat dikonfirmasi, Rabu (20/4/2022).

Menurut Bayu, terdapat tujuh tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi hari ini, yakni:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacan perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.

3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.

5. Sahkan RUU prorakyat, tolak RUU pro-oligarki.

6. Wujudkan reforma agraria sejati.

7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.