Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Idris Ingin Depok Gabung Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 25/05/2022, 15:09 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menginginkan agar Kota Depok bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta menyusul perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Idris dalam webinar "Masa Depan Jakarta, Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek" yang digelar oleh Warta Kota.

Menurut Idris, meleburnya Depok dengan Jakarta akan membuat tata kelola pemerintahan lebih efektif.

Baca juga: Kota Depok Raih Predikat WTP 11 Kali Berturut-turut

Dengan menyatunya Depok dan Jakarta, tidak akan ada lagi pilkada untuk wilayah Depok. Jabatan wali kota akan dipilih langsung oleh gubernur.

"Pemilihan langsung secara politik hanya untuk gubernur, dan untuk wali kotanya adalah sebuah jabatan karier, ini lebih efektif," kata Idris, dilansir dari Warta Kota, Rabu (25/5/2022).

"Karena praktik pemerintahan daerah DKI Jakarta telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan efisien," sambungnya. 

Baca juga: Sampah di TPA Cipayung Depok Capai 2,5 Juta Kubik, Kepala UPTD: Sudah Sangat Riskan

Adapun Depok saat ini masuk dalam wilayah adminsitrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Padahal, kata Idris, secara geografis, budaya, dan bahasa, Depok miliki lebih banyak kesamaan dengan Jakarta.

"Saya setuju bila depok digabung ke jakata, dari segi budaya dan bahasa juga lebih dekat," ujarnya.

Bagi Idris, ketika Jakarta sudah bukan lagi ibu kota, maka pertumbuhan ekonomi harus semakin dipikirkan. Terlebih, terkait hubungan Jakarta dengan kota penyangganya.

Baca juga: Rute KRL Bogor-Depok ke Sudirman-Tanah Abang Dihapus 28 Mei, Penumpang Harus Transit di Manggarai

Menurut Idris, pembangunan ekonomi di Jabodetabek akan lebih pesat jika bergerak seiring seirama.

"Kami menganggapnya sesuatu peluang bagi Kota Depok maupun Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan," ucap politisi PKS ini. 

"Namun, yang mesti diingat, yang harus diantisipasi bagaimana hal ini harus dibarengi dengan rencana antisipatif pembangunan Jakarta dan Bodetabek di masa depan," sambung dia.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Wali Kota Idris Ingin Depok Gabung Jakarta, Tidak Ada Lagi Pilkada"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com