Pemimpin Khilafatul Muslimin Mengaku sebagai Penerus Kekhalifahan Nabi Muhammad

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Organisasi Masyarakat (Ormas) Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja mengaku sebagai penerus kekhalifahan nabi Muhammad.

Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat memaparkan hasil penyelidikan terhadap kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tersebut.

"Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan tertinggi organisasi (amirul mu'minin) menganggap dirinya sebagai penerus kekhalifahan nabi," ujar Hengki, Kamis (16/6/2022).

Dia mendirikan Khilafatul Muslimin, kata Hengki, untuk melanjutkan perjuangan kelompok terlarang Negara Islam Indonesia (NII) sekaligus melakukan kaderisasi bagi penganut ideologi kekhalifahan.

"Untuk melanjutkan perjuangan NII Kartosuwiryo dan kaderisasi ideologi kekhalifahan (yang bertolak belakang dengan ideologi Pancasila)," ungkap Hengki.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Sebut Ormas Khilafatul Muslimin Membangun Negara di Dalam Negara

Berdasarkan data sementara yang didapat kepolisian, Khilafatul Muslimin sudah memiliki 14.000 anggota. Mereka disebut sebagai "Warga Khilafatul Muslimin" di seluruh wilayah Tanah Air.

"Organisasi Khilafatul Muslimin memiliki pengikut atau jamaah yang dinamakan sebagai 'Warga khilafatul Muslimin' dengan jumlah warga lebih dari 14.000 orang, tersebar di seluruh wilayah indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, Aparat kepolisian masih terus menyelidiki organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin. Sejumlah petinggi kelompok penyebar ideologi khilafah ini pun telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Polda Metro Jaya hingga kini telah menangkap enam orang petinggi ormas Khilafatul Muslimin dan menetapkan mereka sebagai tersangka.

Satu di antaranya adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap pada Selasa (7/6/2022) di Bandar Lampung.

Baca juga: Warga Tolak Kegiatan Pesantren Khilafatul Muslimin di Bekasi, Pimpinan Organisasi: Kami Merasa Aman-aman Saja

Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.

Dalam video itu tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa warna hijau.

Beberapa di antaranya tampak mengibarkan bendera dan membawa poster bertuliskan "Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyyah".

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi menangkap lagi empat orang berinisial AA, IN, FA, dan SW, yang menjadi tokoh sentral dalam pergerakan ormas Khilafatul Muslimin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan, keempat orang itu ditangkap dari berbagai lokasi di Indonesia pada Sabtu (11/6/2022).

"Yang pertama AA, ini ditangkap di Bandar Lampung, perannya sebagai sekretaris daripada Khilafatul Muslimin yang menjalankan operasional dan keuangan organisasi," tutur Zulpan.

Baca juga: Ada Pesantren Khilafatul Muslimin di Pekayon Jaya Bekasi, Warga Pasang Spanduk Penolakan

Selain AA, polisi juga menangkap IN yang disebut berperan sebagai penyebar doktrin melalui sistem dan pelatihan ormas Khilafatul Muslimin.

"Kemudian yang ketiga F, ditangkap di Medan. Ini perannya sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana dari Khilafatul Muslimin," imbuh Zulpan.

"Yang keempat, SW, kita tangkap di Kota Bekasi. Ini merupakan perannya sebagai pendiri Khilafatul Muslimin bersama dengan pimpinan tertinggi mereka," kata dia.

Terbaru, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap AS pada Senin (13/6/2022) di wilayah Mojokerto, Jawa Timur.

Dalam kesehariannya di organisasi, AS mendoktrin orang lain bahwa khilafah dapat menggantikan Pancasila sebagai ideologi di Tanah Air.

Baca juga: Polda Metro Segera Beberkan Hasil Penyelidikan 30 Sekolah Ormas Khilafatul Muslimin

Selain itu, lanjut Zulpan, AS juga disebut sebagai Menteri Pendidikan dan penanggung jawab 30 sekolah yang terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin.

Di sekolah tersebut pula, AS diduga menyebarkan doktrin terkait dengan ideologi khilafah.

Keenam orang tersebut dipersangkakan dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian, Pasal 14 Ayat (1) dan (2), dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun.