Kompas.com - 11/07/2022, 22:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengaku tak bisa memberikan sanksi kepada 16 pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang belum melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban itu yakni menyerahkan 40 persen lahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu. Menurut Junaedi, pemegang SIPPT itu adalah perseroan terbatas (PT), sehingga pemkab tak berwenang dalam memberikan sanksi.

"Nah itu, kita sanksinya belum. Bupati itu enggak bisa mengeluarkan sanksi. Ya itu (yang berwenang memberikan) sanksinya itu (penegak) peraturan daerah (perda)," ujar Junaedi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Naik Terlalu Tinggi, Anies Baswedan Turunkan NJOP di Kepulauan Seribu

Selain itu, Junaedi mengatakan pihaknya masih mengejar 16 pihak itu agar memenuhi kewajiban. Namun, ia tidak mengungkapkan tenggat waktu terhadap 16 pihak tersebut untuk menjalankan kewajiban.

"Ya kita cari, tetap cari, yang namanya pulau, punya lahan, ya pasti ada pemiliknya. Makanya kita mengupayakan terus, bagaimana agar dia juga tertarik untuk kembali, untuk bisa membangun pulaunya," tutur dia.

Junaedi menduga, ke-16 pihak itu tak segera menunaikan kewajiban karena nilai jual objek pajak di Kepulauan Seribu naik 1.000 persen sejak 2016.

Kemudian, Pemkab Kepulauan Seribu bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menurunkan NJOP.

Setelah itu, menurut Junaedi, pemprov telah menurunkan NJOP di Kepulauan Seribu meski ia belum mengungkapkan berapa nilai NJOP yang diturunkan.

"Pertama, kami bersurat ke Pak Gubernur (Anies) bagaimana pulau tersebut kami turunkan NJOP-nya. Alhamdulillah beliau menyetujui penurunan-penurunan dari pada NJOP pulau," katanya.

Baca juga: 16 Pihak di Kepulauan Seribu Belum Serahkan Kewajiban Sebagai Pemegang SIPPT, Bupati: Sudah Bertahun-tahun

Selain memenuhi kewajiban penyerahan 40 persen lahan, Junaedi meminta 16 pihak itu membuat sertifikat lahan tersebut.

"Saya menginginkan bagaimama yang 40 persen dulu disertifikatkan, jangan seluruhnya. Itu yang saya harapkan ke BPN, untuk percepatan," ucap Junaedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lansia Tewas Diduga Tertabrak Kereta di Pesanggrahan, Ditemukan Mengambang di Genangan Air

Lansia Tewas Diduga Tertabrak Kereta di Pesanggrahan, Ditemukan Mengambang di Genangan Air

Megapolitan
APBD DKI Jakarta 2023 Rp 83,7 Triliun, Disahkan Hari Ini

APBD DKI Jakarta 2023 Rp 83,7 Triliun, Disahkan Hari Ini

Megapolitan
Jakpro Turunkan Tarif Kampung Susun Bayam, Mayoritas Warga Gusuran JIS Masih Keberatan

Jakpro Turunkan Tarif Kampung Susun Bayam, Mayoritas Warga Gusuran JIS Masih Keberatan

Megapolitan
Kronologi Wanita di Bintaro Tewas Tersetrum, Berawal dari Cabut Colokan Kulkas

Kronologi Wanita di Bintaro Tewas Tersetrum, Berawal dari Cabut Colokan Kulkas

Megapolitan
Pintar Ngobrol Tak Cukup, 'Talent Sleep Call' Ini sampai Riset dan Nonton Piala Dunia

Pintar Ngobrol Tak Cukup, "Talent Sleep Call" Ini sampai Riset dan Nonton Piala Dunia

Megapolitan
Jakpro Pakai Pergub Era Anies untuk Tentukan Tarif Sewa Kampung Susun Bayam

Jakpro Pakai Pergub Era Anies untuk Tentukan Tarif Sewa Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Nasib Pesisir Utara Jakarta yang Kini Bergantung pada Tanggul Laut

Nasib Pesisir Utara Jakarta yang Kini Bergantung pada Tanggul Laut

Megapolitan
Fakta Pengesahan UMP DKI 2023 Jadi Rp 4,9 Juta, Apindo Kekeh Naik 2,62 Persen dan Buruh Minta 10,55 Persen

Fakta Pengesahan UMP DKI 2023 Jadi Rp 4,9 Juta, Apindo Kekeh Naik 2,62 Persen dan Buruh Minta 10,55 Persen

Megapolitan
Perempuan Bakar Diri di Tangerang Dikenal sebagai Sosok Baik dan Tak Pernah Ribut

Perempuan Bakar Diri di Tangerang Dikenal sebagai Sosok Baik dan Tak Pernah Ribut

Megapolitan
Jaga Identitas, 'Talent Sleep Call' Pakai Nama Alias hingga Nomor WA Baru

Jaga Identitas, "Talent Sleep Call" Pakai Nama Alias hingga Nomor WA Baru

Megapolitan
Saat Eliezer's Angels Setia Temani Bharada E Jalani Sidang Pembunuhan Berencana Brigadir J

Saat Eliezer's Angels Setia Temani Bharada E Jalani Sidang Pembunuhan Berencana Brigadir J

Megapolitan
Saat Polisi Gerah dengan Kelakuan Pengendara yang Copot Pelat Nomor, Bakal Tilang Langsung dan Sita Kendaraan...

Saat Polisi Gerah dengan Kelakuan Pengendara yang Copot Pelat Nomor, Bakal Tilang Langsung dan Sita Kendaraan...

Megapolitan
Akhir Pelarian Predator Anak yang 'Menyusup' sebagai Guru SD di Kota Bekasi

Akhir Pelarian Predator Anak yang "Menyusup" sebagai Guru SD di Kota Bekasi

Megapolitan
'Talent Sleep Call' Akan Lakukan Ini Saat Hadapi Pelanggan yang Merasa Terpuruk...

"Talent Sleep Call" Akan Lakukan Ini Saat Hadapi Pelanggan yang Merasa Terpuruk...

Megapolitan
Tanggul Laut yang Retak Ditambal Seadanya, Amankah Warga Jakarta dari Ancaman Bahaya?

Tanggul Laut yang Retak Ditambal Seadanya, Amankah Warga Jakarta dari Ancaman Bahaya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.