"Gubernur Solihin bukan saja tidak setuju dengan perluasan wilayah Jakarta. Secara prinsip, mengubah batas wilayah Kota Bandung pun ia tak mau," ujar Ali.
Meski tidak sependapat, ada beberapa kesepakatan yang diambil pada akhirnya. Ada pelurusan-pelurusan garis batas, yang tadinya berbelok lalu diluruskan.
"Terselesaikannya batas-batas itu karena ada tekanan DKI. Kalau tidak begitu, tidak akan jadi-jadi," ujar Ali.
Agaknya gagasan penggabungan wilayah Depok dan kota pinggiran lainnya ke Ibu Kota kembali tak bersambut. Keinginan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggabungkan Depok ke Jakarta tak berbalas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pelaksana harian Gubernur Jabar yang juga Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, belakangan menegur Idris. UU menilai pernyataan Idris tentang Bodebek bergabung ke Jakarta telah membuat gaduh.
Uu menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan melepas Bogor, Depok, dan Bekas dan kota atau kabupaten lainnya di Jabar kepada daerah lain.
Uu mengatakan, kata-kata Wali Kota Depok ini seolah-olah menyatakan, jika bersama Pemprov Jabar, Kota Depok tidak mendapat pembangunan yang signifikan. Padahal, Depok dan daerah penyangga Ibu Kota sudah menjadi daerah yang lebih maju.
"Dia beranggapan dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek tidak maju karena bergabung dengan Jawa Barat. Padahal, justru sebaliknya, Bodebek itu adalah daerah yang maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Jawa Barat ini," katanya.
(Penulis: Ihsanuddin, Larissa Huda)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.