Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandangan Ketua Komisi B DPRD DKI soal Pembentukan Pansus JIS: Ada Acuan dan Tatib yang Harus Dihormati

Kompas.com - 03/08/2022, 06:00 WIB
Muhammad Naufal,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail buka suara terkait pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut jebolnya pagar pembatas tribune penonton di Jakarta International Stadium (JIS).

Untuk diketahui, pembentukan pansus itu diusulkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ichwanul Muslimin.

Ismail menilai, pansus memang nantinya akan sangat membantu Komisi B dalam mempertajam pembahasan soal jebolnya tribune tersebut.

"Pansus memang benar menjadi salah satu hak kami untuk mempertajam pembahasan ini," ujarnya usai rapat monitoring dan evaluasi pembangunan JIS, Selasa.

Akan tetapi, Komisi B juga perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum pansus terbentuk.

Pertama, Komisi B DPRD DKI harus menggelar rapat internal terlebih dahulu tentang apakah memang kasus robohnya pagar pembatas tribune JIS layak untuk didalami.

Baca juga: Jakpro Sebut Antusiasme Penonton Jadi Penyebab Robohnya Pagar Pembatas Tribune JIS

Kemudian, lanjut Ismail, pihaknya harus melihat tata tertib pembentukan pansus terlebih dahulu.

Di sisi lain, ia berharap bahwa pembahasan tentang robohnya pagar pembatas tribune JIS bisa diselesaikan melalui rapat kerja.

"Memang ada beberapa anggota yang mengarahkan ke pansus. Tapi, sekali lagi, kami ada acuan dan ada tatib yang mengatur pembentukan pansus dan kita harus hormati itu," urai Ismail.

Untuk diketahui, saat rapat, Ichwanul Muslimin menyebut bahwa pembentukan pansus itu perlu dilakukan karena beberapa alasan.

Alasan pertama adalah untuk mengetahui material yang digunakan saat pembangunan JIS.

"Terkait roboh, materialnya seperti apa? Dan kenapa seperti itu?" ujar Ichwanul.

Baca juga: Usulan Audit Menyeluruh Setelah Pagar Pembatas Tribune JIS Roboh

Ia lantas menyoroti anggaran pembangunan JIS yang memerlukan duit hingga sebesar Rp 4 miliar.

Kemudian, Ichwanul mempertanyakan di mana kehadiran Jakpro saat JIS tengah dibangun.

Ia turut mempertanyakan apakah Jakpro tidak memantau pihak vendor saat membangun JIS.

Karena anggaran pembangunan JIS yang sangat besar, Ichwanul lantas mengusulkan agar Komisi B DPRD DKI Jakarta membuat pansus JIS.

"Ini juga saya usulkan, kami harus evaluasi lebih mendalam. Apabila diperlukan, (buat) pansus JIS, jadi enggak main-main," papar dia.

"Sekalian saja, anggaran besar kok ini (pembangunan JIS), tapi hanya dalam waktu berapa bulan rusak," sambung Ichwanul.

Untuk diketahui, rapat monitoring dan evaluasi pembangunan JIS oleh Jakpro diikuti oleh Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Megapolitan
Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Megapolitan
Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

Megapolitan
Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi 'Gemuk' di Pilkada 2024

Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi "Gemuk" di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Megapolitan
Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Megapolitan
Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Megapolitan
Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Megapolitan
Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Megapolitan
Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Megapolitan
Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Megapolitan
Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas 'Headway' KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas "Headway" KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com