Jangan Sampai Penunjukan Pj Gubernur DKI Untungkan Kelompok Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta nantinya tidak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bakal lengser pada 16 Oktober 2022.

Lalu, Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menunjuk Pj Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrina berujar, penunjukkan Pj itu tak boleh menguntungkan kelompok tertentu saat pemilihan serentak pada 2024 nanti.

Baca juga: F-PKS DPRD Jakarta Harap Pj Gubernur DKI Teruskan Program-program Anies

"Jangan sampai penunjukkan Pj (Gubernur DKI) ini hanya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di 2024 nanti," sebutnya kepada awak media, Senin (5/9/2022).

Ia melanjutkan, salah satu kriteria untuk pengganti Anies-Riza itu tak boleh berpolitik praktis.

Sebab, kata Wibi, tahun 2022 ini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilihan serentak pada 2024.

Karena itu, dia berharap bahwa Pj Gubernur DKI nantinya bakal fokus bekerja untuk warga Jakarta.

Baca juga: Ketika DPRD DKI Dapat Keistimewaan Usulkan 3 Nama Pengganti Anies: Selektif Mencari Calon

"Pj Gubernur adalah orang yang tidak berpolitik praktis karena tahun ini sudah masuk tahun politik ya," tuturnya.

"Jadi, kami berharap Pj Gubernur hingga tahun 2024 adalah orang yang bekerja keras menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum tuntas di Pemerintahan Bapak Gubernur Anies," sambung Wibi.

Ia juga meminta Pj Gubernur DKI agar mampu menjalin kerja sama dengan para pemangku kebijakan di Ibu Kota dan wilayah lainnya.

Baca juga: Nasdem DPRD Jakarta Minta Pemerintah Pusat Keluarkan Nama Calon Pj Gubernur DKI

Dalam kesempatan itu, Wibi turut meminta Pemerintah Pusat agar menggeluarkan nama-nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Permintaan ini bertolak belakang dengan amanat dari Kemendagri, yang meminta DPRD DKI Jakarta agar mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI.

Namun, Wibi menilai bahwa amanat dari Kemendagri merupakan gimik belaka.

"Tentang pengusulan (nama calon Pj Gubernur DKI) dari DPRD, saya rasa terlalu gimik. Jadi, keputusannya langsung dari Pemerintah Pusat saja," sebutnya.

Karena itu, Wibi meminta Pemerintah Pusat agar mengeluarkan nama-nama untuk calon Pj Gubernur DKI Jakarta.

Nama-nama itu kemudian akan dinilai oleh DPRD DKI Jakarta.

"Kami lebih tertarik bukan pada nama, tapi pada kemampuannya. Misalnya ada nama-nama yang kami miliki, baru kami bisa menilai," urainya.

"Iya (ada kandidatnya terlebih dahulu), pasti kami tracing kan, ini orang nih oke atau enggak," sambung Wibi.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyinggung soal bagaimana proses penyetoran tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri.

Hingga saat ini, kata Wibi, proses penyetoran tiga nama itu masih belum jelas.

Menurut dia, amanat dari Kemendagri terkait pemberian tiga nama calon Pj Gubernur DKI itu bisa jadi menyebabkan tarik-menarik unsur politik.

"Kami belum ada satu mekanisme yang jelas mengenai pengusulan rekomendasi itu seperti apa dan ini menjadi hal yang baru," sebutnya.

"Saya rasa, sudah lah, jangan terlalu banyak menggulirkan satu bola panas ke DPRD, memberikan (amanat untuk mengeluarkan) rekomendasi sehingga terjadi tarik menarik politik," imbuh dia.