Anies Mengaku Siap Maju Sebagai Capres Jika Diusung Partai, Pengamat: Parpol Harus Lawan Protokol Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyampaikan sinyal bakal siap mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum pada 2024.

“Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mengusung saya,” ujar Anies kepada kantor berita Reuters dalam sebuah interview di Singapura.

Meskipun memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, Anies nyatanya hingga saat ini belum terikat kepada satu partai. Kondisi ini memungkinkan Anies untuk “menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi”.

Baca juga: Anies Mengaku Siap Maju sebagai Calon Presiden pada 2024, jika…

Pada situasi ini, Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan apa yang disampaikan Anies itu menunjukkan kewenangan pencalonan sepenuhnya ada di tangan partai politik.

"Pernyataan itu membuktikan bahwa Anies pada akhirnya menyerahkan nasibnya ke tangan partai politik meskipun punya bobot elektoral papan atas," tutur Pangi dalam penjelasannya kepada Kompas.com, Jumat (23/9/20220).

Menurut Pangi, hal itu menunjukkan betapa partai politik menjadi determinan penntuan dalam rangka menjawab tantangan bangsa ke depannya yang semakin berat dan kompleks.

"Partai mestinya punya 'sense of politics' agar mampu menjawab kebutuhan 'user' rakyat untuk mengatasi problematika yang hari-hari sedang dihadapi masyarakat kian berat," ujar Pangi.

Dengan demikian, parpol harus mampu melawan protokol oligarki dan mulai membaca protokol rakyat. Dengan begitu, kata Pangi, nantinya rakyat bisa punya presiden yang sensitif membaca selera rakyat.

Baca juga: Anies Mengaku Belum Terima Tawaran untuk Jadi Capres 2024

Selain itu juga, rakyat juga bisa memiliki presiden yang nantinya ikut mengutamakan afirmasi dan agenda pro rakyat, bukan semata-mata menjalankan agenda eksklusif oligarki atau golongan kelompok tertentu saja.

Padahal, kata Pangi, parpol sangat penting di dalam menyiapkan capres-cawapres pada level kandidat, sebab partailah yang bisa meracik varian menu yang bakal disajikan untuk dipilih rakyat pada level pemilihan.

"Harapan besar kita bagaimana menu yang tersedia untuk dipilih masyarakat merepresentasikan agenda protokol rakyat, membuldozer agenda para oligarki," kata dia.