Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Petani Demo di Patung Kuda, Tagih Janji Jokowi soal 9 Juta Hektar Tanah

Kompas.com - 24/09/2022, 13:36 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).

Pantauan Kompas.com di lokasi, demonstrasi digelar oleh massa aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mereka masing-masing mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk yang bernada protes di bawah mobil komando.

Di tengah aksi unjuk rasa itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Indonesia, Rury menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin soal penyediaan lahan untuk para petani.

"Pemerintah sudah berjanji akan mendistribusikan 9 juta hektar sesuai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi Maruf Amin, tapi kenyataannya sampai saat ini masih sangat minim," ujar Rury di lokasi unjuk rasa, Sabtu.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa Buruh dan Petani Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Rury menambahkan, para petani sejauh ini disebut masih mengalami kriminalisasi dan penggusuran di tengah perjuangan menuntut hak atas tanah.

"Bahkan, kita banyak mengalami kriminalisasi, kita mengalami penggusuran terhadap perjuangan perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah," ucap Rury.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh partai buruh yang menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, para buruh mendesak pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan petani dengan memastikan memiliki lahan untuk mata pencarian.

Selain itu, massa aksi juga akan meminta pemerintah untuk tidak ada kriminalisasi terhadap petani ketika mereka berjuang untuk mewujudkan reforma agraria.

Baca juga: 1.700 Personel Gabungan Dikerahkan Buat Amankan Demo Petani dan Buruh di Patung Kuda Hari Ini

Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi adalah menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak hanya merugikan buruh, melainkan Tetapi juga berdampak buruk bagi petani.

"Juga akan disuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam," kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang turun.

Padahal, kata Said Iqbal, harga BBM di beberapa negara yang lebih baik dibandingkan dengan pertalite dan solar bisa dijual dengan harga lebih murah.

“Karena itulah, dalam aksi para petani di Istana, kami juga akan tegas menolak kenaikan harga BBM,” ucap Said Iqbal.

Baca juga: Massa Buruh dan Petani Bakal Demo di Patung Kuda, Tolak Kenaikan Harga BBM hingga Omnibus Law

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com