Menuju Akhir Pandemi Covid-19, Epidemiolog: Kebijakan Mitigasi Harus Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman menyampaikan kebijakan atau regulasi mitigasi Covid-19 di Indonesia termasuk DKI Jakarta perlu dievaluasi.

Hal itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang pemerintah akan menyatakan pandemi Covid-19 berakhir dalam waktu dekat.

"Kita tahu ini (Covid-19) dibawa orang yang sakit yang membawa virus, artinya kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan diubah untuk memitigasi (penyebaran Covid-19)," ucap Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Siapkah Jakarta Hadapi Akhir Pandemi Covid-19? Begini Kata Ahli

Dicky menyampaikan, kebijakan dapat berupa tidak membiarkan orang yang mengalami gejala Covid-19 untuk bekerja di kantor.

Ini juga berlaku bagi pelajar atau mahasiswa, guna menekan kasus positif.

"Itu kan hal yang mendasar yang di kita belum (lakukan). Bahkan di perkantoran kita, sakit tetap kerja dan itu tandanya belum siap kita," terang Dicky.

Regulasi terkait penanganan Covid-19, dinilai belum adaptif terhadap risiko potensi penyebaran virus.

Baca juga: 2 Tahun Tutup Selama Pandemi Covid-19, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi Kembali

Di masa transisi inilah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi maupun kebijakan sebagai langkah antisipasi menuju akhir pandemi.

"Di kantor, etiketnya masker harus menjadi budaya baru. Artinya orang yang merasa lebih aman pakai masker, sediakan masker, biasakan memakai masker," tutur Dicky.

Begitu pula pada kesiapan sarana prasarana kesehatan, dan perilaku masyarakat untuk disiplin melakukan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

"Membiasakan menghindari kerumunan dan keramaian kalau enggak perlu banget. Misalnya budaya ini menjadi satu kebiasaan baru di dunia, akan sangat membantu bukan hanya meninimalisir penyakit Covid-19 saja tetapi penyakit saluran napas lainnya akan jauh lebih menurun," jelas Dicky.

Baca juga: Banjir di Pejaten Timur Sudah Delapan Kali dalam Dua Bulan, Hari Ini Terparah...

Pasalnya, kata dia, dicabutnya status pandemi Covid-19 bukan menandakan penyakit akan hilang. Oleh karena itu kesiapan di dalam sistem kesehatan juga harus ditingkatkan.

"Ini juga bagaimana surveilans, kemampuan deteksi dini di dalam kapasitas setiap daerah ini yang seharusnya dibangun," imbuh dia.

Di samping itu, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman Covid-19 di mana setiap kasus demam harus dianggap serius.

Dengan demikian, dapat diketahui penyebab penyakit yang sebenarnya dan masuk dalam sistem surveilans.

Setiap kasus demam flu-like syndrome pun harus masuk dalam sistem surveilans pusat, untuk menjadi tolok ukur dalam mendeteksi setiap ancaman penyakit termasuk demam berdarah dengue (DBD), tifoid, zika, dan penyakit lainnya.

Baca juga: Tunggu Mediasi, Hillary Brigitta Belum Cabut Laporan meski Mamat Alkatiri Minta Maaf

"Jadi pelajaran dari pandemi, kapasitas sistem kesehatan kita, deteksi kita sudah harus semakin siap dan mampu minimal membendakan ini demamnya apa karena flu biasa DBD, atau apa," papar Dicky.

"Itu yang harus bisa dipastikan dari awal dan itu masalah di kita. Enggak usah di luar Jawa atau Jakarta, di Jakarta pun masih terbatas kemampuan itu," sambung dia.

Sebagai informasi, Jokowi membuka peluang pemerintah akan menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir dalam waktu dekat.

Baca juga: Kadis LH: Rata-rata 7.500 Ton Sampah Jakarta Dibuang ke TPST Bantargebang Tiap Hari

Hal ini disampaikan Jokowi saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas, Senin (3/10/2022).

"Pandemi memang sudah mulai mereda, mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.