Buruh Demo Tolak Harga BBM dan PHK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang digelar buruh, petani, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya membuat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup sementara, pada Rabu (12/10/2022).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, dua ruas Jalan Medan Merdeka Barat terpasang kawat berduri dan juga pagar beton tepat di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO).

Baca juga: Ada Demo Buruh, Ruas Jalan di Sekitar Istana dan Monas Ditutup

Imbasnya arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin mengarah ke arah Istana Merdeka atau kawasan Harmoni dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau Jalan Budi Kemuliaan.

Kemudian, arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda terpantau sepi dan lancar. Sebab hingga berita ini ditulis massa peserta aksi belum berdatangan ke titik aksi demo.

Adapun, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada enam tuntutan yang akan disampaikan dalam demo hari ini.

"Dalam aksi ini, setidaknya ada enam tuntutan yang akan diusung," kata Iqbal dikutip dari keterangannya, Rabu.

Baca juga: Buruh Akan Berunjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda Hari Ini, Sampaikan 6 Tuntutan

Iqbal mengungkapkan, tuntutan pertama, buruh menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tengah ancaman resesi global pada tahun 2023.

Dikutip dari Investopedia, resesi global adalah periode penurunan ekonomi yang berkepanjangan di seluruh dunia.

"Sikap ini disampaikan menanggapi pernyataan para menteri yang mengatakan bahwa tahun 2023, dunia mengalami resesi," ungkap dia.

Tuntutan kedua, buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli (masyarakat) jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak melemahnya pertumbuhan ekonomi. Ini justru memicu terjadinya PHK," ucap Iqbal.

Baca juga: Buruh Bakal Demo di Patung Kuda 12 Oktober, Tolak PHK Massal hingga Kenaikan Harga BBM

Kemudian, buruh juga menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, lalu meminta pemerintah menaikkan upah di tahun 2023 sebesar 13 persen.

"Tuntutan selanjutnya wujudkan reforma agraria dan mendesak pemerintah sahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)," tutur dia.

Menurut Iqbal, massa aksi yang akan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda datang dari berbagai wilayah di luar DKI Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat.