PDI-P DKI Jakarta: Dari 23, Hanya 5 Janji Kampanye Anies yang Terealisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengupas tuntas 23 janji kampanye politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Berdasar penilaian fraksi PDI-P DPRD DKI, hanya ada lima dari 23 janji kampanye politik Anies yang terealisasi atau memenuhi target.

"Dari 23 (janji kampanye) itu, yang kami apresiasi cuma 4-5 (janji). Itu kami apresiasi, artinya cukup berhasil," tutur Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono, saat fraksi itu menggelar diskusi bertema Refleksi Lima Tahun Pemerintahan Anies, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Gembong menilai Anies tak fokus menangani persoalan Ibu Kota karena hanya lima program saja yang terelisasi.

Baca juga: Bukan Banjir, Anies Sebut Trust Issue Nomor Satu di Jakarta adalah Biaya Hidup

"Artinya apa, bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta," tegasnya.

Gembong mencontohkan, sejumlah janji kampanye politik Anies yang tak terealisasi adalah normalisasi sungai, pembangunan intermediate treatment facility (ITF), dan pembangunan lintas raya terpadu (LRT).

Sementara itu, salah satu janji kampanye politik Anies yang terealisasi adalah integrasi transportasi publik di Ibu Kota.

"Integrasi transportasi publik dilakukancdengan baik. Itu yang kami katakan cukup berhasil, bahkan kami apresiasi," tutur Gembong.

Baca juga: Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies, PDIP DKI: Program Tidak Jelas dan Berkinerja Buruk

Untuk diketahui, sebanyak 23 janji kampanye politik Anies tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Dari RPJMD 2017-2022, berdasar pemaparan Fraksi PDI-P DPRD DKI, sejumlah program yang dinilai memenuhi target adalah:

• Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus dan menjangkau anak putus sekolah. Namun, KJP Plus belum menjangkau sekolah di bawah Kementerian Agama.

• Menjaga harga kebutuhan pangan di Jakarta dengan mengendalikan inflasi. Inflasi kemudian relatif terjaga 2,4 persen selama 2018-2021.

• Mengintegrasikan transportasi di Jakarta menggunakan sistem pembayaran JakLingko.

• Menyelenggarakan berbagai kesenian di Jakarta secara rutin sejak 2018.

• Meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagaman dan organisasi masyarakat (ormas)