Pj Gubernur DKI Perlu Teruskan Program Anies yang Tak Rampung, jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai program yang tak terealisasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu diteruskan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Namun, Gembong menegaskan bahwa program itu perlu diteruskan Pj Gubernur DKI jika ada manfaatnya untuk masyarakat Jakarta.

Untuk diketahui, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dipilih menjadi pj gubernur DKI pada 7 September 2022.

"Kalau memang manfaatnya untuk rakyat Jakarta baik, bagus, kenapa (program tak terealisasi) tidak dilanjutkan (Pj Gubernur DKI)," ucap Gembong dalam diskusi publik "Refleksi Lima Tahun Pemerintahan Anies" yang diadakan Fraksi PDI-P DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies, PDIP DKI: Program Tidak Jelas dan Berkinerja Buruk

Di sisi lain, jika tak ada manfaat berdasarkan evaluasi terhadap program yang tak terealisasi, selaku Pj Gubernur DKI, Heru tak perlu melanjutkannya.

Gembong meyakini, Heru akan mengevaluasi keseluruhan program yang tak rampung pada era Anies. Mengingat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI sebagai sumber dana program itu harus disalurkan secara tepat.

"Tentunya Pak Heru akan mengevaluasi secara utuh supaya rupiah yang dikeluarkan melalui APBD itu betul bermanfaat bagi rakyat Jakarta," tutur dia.

Baca juga: PDI-P DKI Jakarta: Dari 23, Hanya 5 Janji Kampanye Anies yang Terealisasi

Sebagai informasi, menurut PDI-P DPRD DKI, terdapat belasan program Anies dari janji kampanye politiknya saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang tak terealisasi.

Janji kampanye politik itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dari RPJMD 2017-2022, berdasar pemaparan Fraksi PDI-P DPRD DKI, berikut beberapa program yang dinilai tak memenuhi target:

• Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus dan menjangkau anak putus sekolah. Namun, KJP Plus belum menjangkau sekolah di bawah Kementerian Agama.

• Menjaga harga kebutuhan pangan di Jakarta dengan mengendalikan inflasi. Inflasi kemudian relatif terjaga 2,4 persen selama 2018-2021.

• Mengintegrasikan transportasi di Jakarta menggunakan sistem pembayaran JakLingko.

• Menyelenggarakan berbagai kesenian di Jakarta secara rutin sejak 2018.

• Meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagaman dan organisasi masyarakat (ormas).

Baca juga: Jelang Lengser, Anies Salurkan Dana Hibah untuk Parpol Senilai Rp 27,25 Miliar

Sementara itu, berdasar pemaparan yang sama, berikut program yang dinilai tak memenuhi target:

• Normalisasi sungai: terealisasi 0 persen.

• Naturalisasi sungai: terealisasi 0 persen.

• Pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta oleh BUMD PT Jakarta Propertindi (Jakpro): terealisasi 0 persen.

• Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU): terealisasi 0 persen.

• Ambil alih air bersih dari swasta: terealisasi 0 persen.

• Pembangunan inflation intermediate treatment facility (ITF) dalam kota: terealisasi 0 persen.

• Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: terealisasi 0 persen.

• Membangun science park: terealisasi 0 persen.

• Electronic road pricing (ERP): terealisasi 0 persen.

• Fasilitas park and ride: terealisasi 0 persen.

• Taman pintar: terealisasi 0 persen dari target 175 lokasi.

• Rumah DP 0 Rupiah: terealisasi 2.332 unit dari target 232.214, atau setara dengan 1 persen

• Rumah aman: terealisasi 4 unit dari target 267 unit, atau setara dengan 1,5 persen.

• Wirausahawan OK OCE (JakPreneur): terealisasi 6.000 wirausahawan mendapatkan modal dari target 200.000 wirausahawan mendapatkan modal, atau setara dengan 3 persen.