Saat Heru Budi Mulai Gerakkan Sulur-sulur Birokrat untuk Bekerja...

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Budi Hartono baru dua hari menjabat sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Ia langsung menggerakkan sulur birokrat di Jakarta sebagai langkah awal untuk memuluskan pekerjaannya.

Heru mengumpulkan para lurah, wali kota, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta pada Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Heru Budi Minta Jajarannya Terapkan WFH jika Jakarta Banjir

Bertempat di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, yang baru saja rampung direvitalisasi, Heru memberikan arahan langsung ke para jajaran.

"Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Kesempatan ini mungkin susah kita kumpul seperti ini. Maka saya ingin menyampaikan sekali karena pikiran kita cukup banyak untuk menyelesaikan masalah ini," kata Heru.

"Mudah-mudahan bapak-bapak bisa catat semuanya," tutur dia.

Minta wilayah kotor dibersihkan

Heru meminta para lurah se-Jakarta untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor.

Oleh lurah, dalam waktu tiga bulan, lokasi yang kotor tersebut harus sudah dibersihkan.

"Difoto (lokasi yang kotor), tiga bulan lagi, kita (Heru-para lurah) ketemu, itu sudah bersih dan lain-lain," tutur Heru di Graha Bhakti Budaya TIM.

Baca juga: Instruksikan Lurah Se-Jakarta, Heru Budi: Foto Wilayah yang Kotor, Tiga Bulan Lagi Harus Sudah Bersih!

Ia menegaskan, jika menemui kesulitan, para lurah diminta untuk meminta bantuan kepada camat hingga wali kotanya.

Mitigasi banjir

Heru juga meminta jajarannya agar memitigasi banjir saat ada potensi hujan lebat di Ibu Kota.

"Ketika nanti (bulan) Januari-Februari hujan lebat, tolong Kepala BPDB (DKI) untuk merilis, misalnya dengan Dinas Perhubungan," kata Heru.

"Mengimbau, misal dua hari lagi berdasarkan analisa BMKG ada hujan lebat. Maka jika terjadi hujan lebat, tolong warga hindari, kan gitu. Kadishub bersama Kadis SDA, titik-titik mana saja (rawan banjir), sampaikan," ujar dia.

Baca juga: Heru Budi Minta Jajarannya Mitigasi Banjir dan Siaga Penuh saat Ada Potensi Hujan Lebat

Heru juga meminta izin work from home (WFH) atau bekerja dari rumah diberikan kepada pekerja ketika kantor yang beroperasi di wilayah rawan banjir diprediksi akan terjadi hujan deras.

"Kita bisa imbau melalui wali kota misalnya, kalau banjir itu genangan di Pejaten misalnya, Pak Wali Kota bisa imbau untuk WFH," kata Heru.

Larang wali kota cuti

Dalam kesempatan itu, Heru juga meminta para wali kota di Jakarta untuk tidak mengambil cuti selama musim hujan.

"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," tutur Heru.

Hal ini dilakukan agar para wali kota bersiaga menghadapi musim hujan. Ia lalu bercerita bahwa dirinya sangat jarang mengambil cuti.

Bahkan, kata Heru, dia hanya pernah mengambil satu kali cuti pada 2005.

Baca juga: Heru Budi Larang Wali Kota di Jakarta untuk Cuti, Selama...

Saat itu, eks Wali Kota Jakarta Utara itu sedang melaksanakan ibadah haji.

"Mulai masuk pegawai sampai hari ini tidak pernah (cuti), kecuali cuti naik haji (tahun) 2005," tutur Heru.

Ingin bangun public trust

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, apa yang dilakukan Heru Budi mengumpulkan sulur-sulur birokrat itu untuk membangun public trust di lingkungan Pemprov DKI.

Sebab, kata Trubus, para aparatur sipil negara (ASN) DKI yang bekerja dengan Heru saat ini merupakan orang-orang dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

"Pak Heru sadar bahwa masuknya dia itu, resistensi internal itu cukup tinggi. Karena orang-orang yang duduk sekarang, itu kan semuanya di bawah naungan Sekda atau orangnya Pak Anies," kata Trubus saat dihubungi, Selasa malam.

Baca juga: Perhatian Khusus Pj Gubernur Heru Budi terhadap Permasalahan Sampah di Jakarta

Trubus melanjutkan, Heru ingin membuat semacam inovasi dengan jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI yang hanya dua tahun.

"Jadi ini persepsi publiknya ini adalah upaya untuk membangun public trust," kata Trubus.