Heru Budi Tancap Gas Temui Kementerian PUPR, Pakar: Awal Baik dalam Penanganan Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menyambut positif langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Ibu Kota.

Seperti diketahui, Heru sempat bertemu dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas rencana normalisasi Kali Ciliwung, pada Senin (17/10/2022).

"Ini awal yang bagus memperlihatkan hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: Gebrakan Heru Budi: Ingin Lanjutkan Normalisasi Sungai seperti Era Jokowi-Ahok

Dengan demikian, kata Nirwono, tidak perlu ada lagi dikotomi antara normalisasi atau pun naturalisasi dalam pembenahan sungai untuk mengatasi banjir kiriman.

"Pj gubernur diharapkan lebih serius mengatasi banjir kiriman, lokal, atau pun rob. Serta, tidak terjebak dikotomi istilah dan langsung menyelesaikan masalah banjir di lapangan," kata Nirwono.

Sebelummya diberitakan Heru tengah meminta saran dan berkoordinasi mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi banjir kiriman dari luar Jakarta dengan Kementerian PUPR.

Heru akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.

Wakil Gubernur DKI sebelumnya, Ahmad Riza Patria pun mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal.

Baca juga: Jurus Heru Budi Lancarkan Normalisasi Sungai yang Sempat Mandek di Era Anies-Riza

Menurut Riza, belum maksimalnya program untuk penanganan banjir itu karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.

Ia menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.