Program "Warisan" Anies yang Dilanjutkan Heru Budi: Sumur Resapan hingga Jalur Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono akan melanjutkan sejumlah "warisan" gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Heru memastikan, program yang telah dibentuk Anies akan dilanjutkan selama bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

"Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, enggak masalah," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Soal Program Warisan Anies, Heru Budi: Kami Lanjutkan Jika untuk Kepentingan Warga

Program warisan Anies yang dilanjutkan di antaranya sumur resapan, pembangunan jalur sepeda, dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Sumur resapan dilanjutkan dengan anggaran dipangkas

Heru menyampaikan bahwa Pemprov DKI bakal melanjutkan program sumur resapan pada 2023.

Adapun program ini sebelumnya dimasukkan Anies dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal itu termaktub dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.

Kala itu, Anies tetap memasukkan program sumur resapan ke dalam RDTR walaupun anggarannya dicoret DPRD DKI karena dinilai tidak efektif.

Kritik sumur resapan tak efektif juga disampaikan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna.

"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," ungkap Yayat, dikutip dari Antara, 13 November 2022.

Baca juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, Heru Budi Minta Saluran Air Rawan Banjir Dikeruk Setiap Hari

Kendati menuai kritik, Pemprov DKI era kepemimpinan Heru memastikan kelanjutkan program sumur resapan tahun depan, sesuai permintaan Anies kepada penerusnya melanjutkan program tersebut.

Ini diketahui berdasarkan anggaran yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sebesar Rp 19,7 miliar untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.

Namun, usai melakukan rapat dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran itu dipotong menjadi Rp 1 miliar.

"Kemarin disetujui di Dinas SDA Rp 1 miliar," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Saat Heru Budi Teruskan Program Sumur Resapan Anies meski Anggarannya Dipangkas Habis-habisan...

Dudi menegaskan bahwa sumur resapan era Anies dan Heru nantinya berfungsi sama.

Pada prinsipnya, kata Dudi, pembangunan sumur resapan diperlukan untuk membantu sistem drainase dan konservasi tanah.

Pembangunan jalur sepeda

Selain program sumur resapan, Heru Budi juga tetap melanjutkan pembangunan jalur sepeda.

"Jalur sepeda tadi saya terima teman-teman Bike to Work, saya minta untuk dikaji," ujar Heru, kemarin.

Heru menyatakan tidak akan membongkar jalur sepeda yang telah dibangun selama kepemimpinan Anies.

Akan tetapi, Pemprov tidak akan membangun jalur sepeda baru lantaran perlu mengevaluasi terlebih dulu jalur sepeda yang sudah terbangun.

Baca juga: Kadishub DKI Sebut Jumlah Pesepeda Meningkat Drastis Setelah Dibangun Jalur Sepeda

Kerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk Bike to Work, terkait evaluasi jalur sepeda pun dilakukan oleh pemerintah.

"Saya minta (Bike to Work) memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda, nanti diadakan FGD. Mereka sudah oke," terang Heru.

Adapun anggaran pembangunan jalur sepeda senilai Rp 40 miliar mulanya dicoret oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Namun, Dishub DKI kemudian menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk keperluan perbaikan serta evaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun.

Kelanjutan program Kartu Pekerja Jakarta

Pemprov DKI era kepemimpinan Heru Budi juga memastikan tetap melanjutkan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Kelanjutan program KPJ yang merupakan warisan Anies Baswedan ini dikonfirmasi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah.

Andri menjelaskan, program itu dilanjutkan karena Pemprov DKI berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja di Ibu Kota.

"Para pekerja berjasa dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta, juga membangkitkan industri dari pandemi Covid-19," terang Andri dalam siaran pers, Jumat.

"Untuk itu, program KPJ akan terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membantu memenuhi kebutuhan para pekerja di Jakarta," lanjut dia.

Baca juga: Heru Budi: Kami Perlu Masukan, Jakarta Harus Bisa Berjuang Tanpa Embel-embel Ibu Kota

Andri berharap, KPJ bisa menjadi kebijakan solutif untuk meringankan beban para pekerja atau buruh di DKI Jakarta.

Bahkan, kriteria penerima KPJ saat ini sudah meningkat dari awalnya berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP)+10 persen menjadi UMP+15 persen.

"Pada umumnya merupakan kepala keluarga serta menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga. Sebanyak 45.134 kartu telah kami distribusikan sejak 2018 sampai dengan saat ini," sebut Andri.

Pada saat menjabat, Anies berujar bahwa KPJ dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Dengan memiliki Kartu Pekerja, buruh bisa menggunakan transjakarta gratis, menerima pangan bersubsidi, menjadi pelanggan JakGrosir yang menjual bahan pangan murah, dan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak mereka.