JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dipastikan melanjutkan program sumur resapan pada 2023.
Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, telah memasukkan program pembangunan sumur resapan pengendali banjir ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Itu termaktub dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.
Saat itu, Anies tetap memasukkan program sumur resapan ke dalam RDTR meski anggarannya dicoret DPRD DKI karena dinilai tidak efektif.
Baca juga: Pemprov DKI di Bawah Heru Budi Lanjutkan Pembangunan Sumur Resapan pada 2023
Anies meminta penerusnya melanjutkan program sumur resapan untuk mengatasi permasalahan banjir Jakarta.
Hal itu disampaikan Anies saat memaparkan Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.
"Penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile," tulis Anies dalam pergub tersebut.
"Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta," ucap Anies.
Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan sempat mengatakan bahwa sumur resapan tidak efektif mengatasi banjir dan hanya menyerap anggaran.
Itu diungkapkan Tigor saat mengomentari sumur resapan yang terletak di sepanjang Jalan Raden Said Soekanto, kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Saya bilang ini bukan menyerap air, sumur resapannya untuk menyerap anggaran APBD DKI Jakarta 2021," kata Tigor saat ditemui di kantornya, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, 11 November 2021.
Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Disunat jadi Rp 1 Miliar, Hanya Difokuskan di Daerah Langganan Banjir
Menurut Tigor, pembangunan sumur resapan di atas trotoar kurang pas karena letak trotoar lebih tinggi dibandingkan jalan raya.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna juga menilai program sumur resapan tidak efektif.
"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat, dikutip dari Antara, 13 November 2022.
Meski menuai kritik, Pemprov DKI memastikan kelanjutkan program sumur resapan tahun depan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.