JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI JAKARTA, Heru Budi Hartono, melakukan kunjungan ke sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12/2022) siang.
Dalam kunjungannya itu, Heru tampak lebih lama berada di ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dibanding fraksi lainnya.
Mengenai hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa Heru memang dekat dengan PDIP.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa Heru sejak awal sangat dikaitkan dengan kedekatannya dengan PDIP," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (20/12/2022).
Baca juga: Ditanya Alasan Temui Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Ridwan Kamil: Rahasia...
Lebih lanjut, Adi mengatakan kalau Heru berada di lingkaran dalam kekuasaan pemerintah yang dinilai punya kedekatan dengan PDIP.
Bahkan kedekatan itu dikatakan Adi telah terjalin jauh sebelum Heru menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta.
Sebelumnya Heru Budi berkunjung ke sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pertemuan dan menjalin komunikasi.
Didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Heru tiba di ruang rapat yang berada di ruang Fraksi PDI-P DPRD DKI sekitar pukul 13.55 WIB.
Baca juga: Heru Budi Kunjungi DPRD DKI, Pengamat Politik: Inisiatif untuk Jemput Bola
Sebelum ke Fraksi PDI-P, Heru Budi lebih dulu berkunjung ke ruangan Fraksi PKS dan PAN.
Di Fraksi PKS, Heru Budi hanya berbincang selama sepuluh menit. Sementara itu, Heru berkunjung lebih kurang 20 menit di Fraksi PAN.
Namun, di Fraksi PDI-P Heru Budi berbincang dengan para anggota fraksi sampai 30 menit.
Lamanya Heru berada di ruangan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta rupanya dikarenakan dirinya mendapat sejumlah kritikan atas kebijakannya.
Baca juga: Baru 2 Bulan, Heru Budi Dihujani Kritik oleh DPRD DKI: dari PJLP hingga Formula E
Kritikan itu meliputi polemik pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun dan slogan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai bahwa komunikasi publik Heru cenderung lemah sehingga beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menimbulkan polemik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.