Banggar DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Penambahan Biaya Tidak Terduga Sebesar Rp220,1 Miliar

"Jadi tidak bisa 'multiyears'. Itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur," kata Michael.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, pada akhirnya Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan BTT sebesar Rp285,6 miliar.

Baca juga: Interupsi Sidang Paripurna, Fraksi PAN DPRD DKI Singgung Penyusunan APBD 2023 yang Cacat Prosedur

Namun, jumlah tersebut terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang.

Itu terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kemudian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp25,5 miliar dan pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar.

"Total yang bisa dimasukkan dalam BTT awalnya sebesar Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. Postur tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah," tutup Michael.