"Dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada," katanya.
Kepala Negara menambahkan, per 29 Desember 2022 kasus harian Covid-19 di Indonesia tercatat hanya 685 kasus.
Baca juga: Kilas Balik PPKM: Gonta-ganti Istilah, Diakui Tak Efektif, Kini Dicabut Jokowi
Kemudian angka kematian sebesar 2,39 persen dengan tingkat keterisian rumah sakit (BOR) berada di 4,79 persen dan keterisian ICU 297.
Lalu menurut Jokowi, pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk Indonesia.
"Jadi dari Sero survei ini kalau kita lihat angkanya di Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen," ungkapnya.
"Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis, ini juga sebuah angka yang tidak sedikit saya rasa itu tambahannya," tutur Jokowi.
Meski PPKM telah dicabut, Jokowi menegaskan bahwa pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan.
Lalu, kesadaran vaksinasi Covid-19 harus terus digalakkan.
Baca juga: PPKM Dihentikan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia: Memberi Harapan bagi Kami
"Karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan mendeteksi gejala dan mencari pengobatan," kata Jokowi.
Dia pun mengingatkan agar aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga fasilitas kesehatan di semua wilayah bersama dengan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Presiden juga meminta agar mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan.
"Utamanya vaksinasi booster dan dalam masa transisi ini Satgas Covid-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespons penyebaran yang cepat," kata Jokowi.
"Jadi satgas pusat dan daerah tetap ada walaupun PPKM dicabut," tegasnya.
Terakhir, Jokowi menyatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir bantuan sosial (bansos) akan dihentikan.
Dia memastikan bahwa walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan.
Baca juga: Pencabutan PPKM Dinilai Tidak Tepat, Pemerintah Disebut Hanya Pertimbangkan Faktor Ekonomi-Politik