Pemprov Lakukan "Profiling" untuk Tangani Kasus Stunting di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak menangani kasus kekurangan gizi kronis alias stunting di Ibu Kota.

Hal ini dinyatakan usai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama BPS DKI Jakarta dan instansi lain, Senin (30/1/2023).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania berujar, langkah awal penanganan kasus itu dilakukan dengan mendata warga Ibu Kota yang tergolong stunting.

"Arahan terkait penanganan stunting tentunya adalah penetapan data sasaran yang tepat sehingga kami dapat melakukan profiling yang tepat terhadap data stunting itu sendiri," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Kata Atika, berdasar data tersebut, jajarannya akan menangani atau mengintervensi kasus stunting di Ibu Kota.

Penanganan kasus stunting salah satunya dilakukan dengan cara kuratif.

Cara ini, menurut Atika, dilakukan kepada warga yang sudah tergolong stunting.

Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta juga akan mencegah atau mengintervensi kasus stunting di Ibu Kota.

"Untuk yang sudah diidentifikasi sebagai stunting itu juga harus dilakukan pendekatan kuratif," tutur Atika.

"Intinya kami bersama-sama sepakat untuk mempertajam arah intervensi program-program penanganan stunting," lanjutnya.

Baca juga: Tujuh Oknum Suporter yang Lempar Batu ke Bus Pemain Persis Solo Dilarang Masuk Stadion Seumur Hidup

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya berujar, jajarannya akan mendalami penyebab terjadinya kasus gizi buruk di Ibu Kota.

Pendalaman dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

"Saya akan teliti kenapa dia bisa stunting, penyebabnya apa. Saya akan cek ke Dinsos (DKI) dan lainnya," tutur Heru, 24 Januari 2023.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut, Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah memiliki sejumlah program pencegahan gizi buruk pada anak.

Beberapa di antaranya seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Anak Jakarta, hingga subsidi pangan.

"(Pemprov) DKI itu sudah banyak memberikan bantuan, kurang lebih 14 jaring pengaman sosial termasuk transportasi dan lain-lain," kata Heru.