Ridwan Kamil Usul Impor Barang Tekstil Murah juga Dilarang karena Bisa Ganggu UMKM

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah tak hanya melarang impor bal pakaian bekas untuk melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tanah air.

Ia menilai, untuk melindungi pelaku UMKM, pemerintah juga perlu melarang impor barang-barang yang harga jualnya terlalu murah. 

"Tidak hanya pakaian bekas yang ditindak, saran saya, impor barang yang terlalu murah itu harus dipikirkan supaya industri tekstil dan UMKM bisa bersaing di negeri sendiri," ujar Emil, sapaan akrabnya di Kota Bekasi, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 80 Miliar, Mendag: Hulunya Kita Berantas

Ia mencontohkan, ada importir bahan tekstil yang mengimpor produk dari luar negeri dengan harga kelewat murah.

Produk tekstil dari importir itu, kata dia, tak hanya berdampak pada UMKM, namun juga inflasi.

"Importir tekstil yang membuat inflasi tinggi dan justru menjadi problem atau masalah untuk UMKM," jelas dia.

Demi mendukung UMKM, Ridwan Kamil pun memastikan ia siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memerangi impor bal pakaian bekas. 

Ia juga akan berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar turut mengawasi potensi penyelundupan bal pakaian bekas lewat jalur tikus.

"Harus ada kerja sama menyelesaikan masalah ini, yang dianggap mengganggu UMKM 

Baca juga: Pasar Baju Bekas Impor Cimol Gedebage Bandung Kembali Buka, Pedagang: Tak Ada Buat Sehari-hari

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah bersedia ikut menindak secara tegas para penyeludup bal pakaian bekas.

Hal itu ia sampaikan setelah pihak Bea Cukai bersama Bareskrim Polri menyita dan memusnahkan 7.363 bal pakaian bekas.

Ia menilai, perlu kerja sama seluruh pemerintah daerah karena banyaknya "jalan tikus" untuk menyelundupkan pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Karena ini kan, jalan tikusnya kecil, setelah dikumpulkan, jadi banyak (ribuan bal) seperti ini. Jadi, kata kuncinya itu kerja sama bareng-bareng, para penegak hukum. Baik jaksa, bea cukai, dan pemerintah daerah juga," kata Zulkifli di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Selasa (28/3/2023).

Zulkifli menyebut, hasil penyitaan yang dimusnahkan hari ini merupakan sebuah kerja sama komprehensif yang berhasil mereka lakukan.