Sidang Vonis AKBP Dody Prawiranegara Dijadwalkan pada 10 Mei 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim bakal membacakan vonis atas eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu pada Rabu, 10 Mei 2023 mendatang.

Dody merupakan terdakwa kasus peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa.

Hakim Ketua Jon Sarman Saragih menyatakan pemeriksaan perkara peredaran 5 kilogram sabu yang diduga milik Teddy sudah rampung.

"Sidang berikutnya agendanya pembacaan putusan hari Rabu, 10 Mei 2023 jam 09.00 WIB. Terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Jon dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (26/4/2023).

Baca juga: Tolak Replik Jaksa, AKBP Dody Bersikukuh Terpaksa Tukar Sabu karena Teddy Minahasa

Hakim Jon lalu bertanya apakah jaksa penuntut umum (JPU) memiliki pernyataan tambahan dalam perkara yang menjerat Dody.

Mendengar hal itu, JPU menyatakan tak memiliki tanggapan apa pun terkait perkara peredaran sabu Teddy Minahasa.

"Selanjutnya majelis akan bermusyawarah menyiapkan putusan dan pembacaan putusannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam kalender sebelumnya," ujar Jon.

Adapun dalam sidang yang digelar hari ini, penasihat hukum Dody menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik JPU. Selaku penasihat hukum, Adriel Viari Purba menyatakan pihaknya menolak replik jaksa.

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik. Kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," kata Adriel dalam persidangan.

Baca juga: Bacakan Duplik, Pengacara AKBP Dody Tolak Replik Jaksa dalam Kasus Peredaran Narkoba

Kubu Dody juga meminta majelis hakim menilai memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Permohonan itu sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan Dody Prawiranegara. Adriel pun menargetkan kliennya dapat divonis lepas dari segala tuntutan atau onslag.

Sebelumnya, pada Senin (27/3/2023) JPU menuntut Dody dengan hukuman 20 tahun penjara dengan enam dengan denda sebesar Rp 2 miliar.

Mantan Kapolres Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat itu didakwa bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Baca juga: AKBP Dody Salami dan Cipika-cipiki dengan Jaksa yang Menuntutnya 20 Tahun Penjara

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.