Terbitkan Surat Edaran, Sekda DKI Imbau ASN Pemprov DKI agar Tidak Pamer Harta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di jajaran eksekutif Jakarta agar tidak pamer harta (flexing).

Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh mengonfirmasi bahwa Sekda DKI mengimbau ASN agar tak flexing.

"Pemprov DKI sudah mengeluarkan edaran Sekda DKI kepada seluruh pegawai di Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan pola hidup sederhana," ucapnya kepada awak media, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Dua Pejabat Pamer Harta Dapat Perlakukan Berbeda, Inspektorat DKI Ungkap Alasannya

Berdasarkan SE itu, Syaefuloh meminta ASN jajaran Pemprov DKI untuk menyampaikan kepada keluarga masing-masing agar tidak pamer harta kekayaan.

"Jaga keluarga masing-masing untuk menerapkan pola hidup sederhana," tuturnya.

Untuk diketahui, SE Nomor 14/SE/2023 ditandatangani Joko Agus Setyono pada 12 April 2023.

SE Nomor 14/SE/2023 ditujukan kepada dua pihak, yakni kepala perangkat daerah DKI Jakarta serta pegawai ASN di jajaran Pemprov DKI.

Baca juga: Beda Nasib, Pejabat Dinas Perumahan DKI yang Pamer Harta Dinonaktifkan, Pejabat Dishub Cuma Dimutasi

Terdapat lima poin dalam SE Nomor 14/SE/2023, yaitu:

1. Kepala Perangkat Daerah mengimbau, mendorong, menegakkan disiplin dan memberikan contoh baik atas pola hidup sederhana kepada jajarannya, serta tidak ragu untuk mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada pegawai ASN di lingkungannya yang masih menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik ASN,

2. Pegawai ASN agar berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dengan memberi contoh perilaku yang baik dan menjaga integritas serta nama baik instansi,

3. Pegawai ASN dan keluarga diharapkan untuk menerapkan budaya hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan, dan kepantasan,

Baca juga: Kabid Dishub DKI Massdes Aroufy Sudah Dua Kali Diperiksa Inspektorat Terkait Kasus Pamer Harta

4. Pegawai ASN diminta lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial dengan tidak mengunggah postingan yang menunjukkan pola hidup mewah, dan

5. Pegawai ASN agar memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi dan masyarakat dengan konsisten dalam penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk diketahui, setidaknya ada dua pegawai Pemprov DKI yang kedapatan hobi pamer harta.

Keduanya, mantan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy dan Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara nonaktif Selvy Mandagi.