Warga DKI Sebut Pengaturan Jam Kerja Tidak Efektif, Malah Bisa Bikin Macet sampai Siang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI sedang membahas rencana pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginginkan pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Namun, di satu sisi, Ajeng (25), karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, berpendapat strategi pengaturan jam kerja tersebut tidak berpengaruh untuk mengurangi beban kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, penumpukan kendaraan di jalan akan tetap terjadi, sekali pun jam kerja dibagi menjadi dua sesi.

"Kalau misalnya dibagi dua sesi, enggak setuju, (hasilnya) sama saja. Kalau pun jam kerja jadi siang, ya juga sama. Malah mungkin jadi macet sampai siang," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Soal Pengaturan Jam Kerja, Heru Budi: Sedang Didiskusikan oleh Dishub

Menurut dia, faktor utama pada masalah kemacetan adalah transportasi umum yang masih kurang memadai.

Hal itu ia buktikan ketika berangkat kerja menggunakan moda transportasi umum.

Menurut Ajeng, bus transjakarta kerap telat tiba di halte. Akibatnya, ia pun beberapa kali terlambat bekerja.

"Karena (bus transjakarta terjebak) kemacetan, menurut saya itu dari transportasi umum yang kurang memadai, makanya banyak yang pakai kendaraan pribadi, termasuk saya (pada akhirnya)," jelas dia.

Ia mengatakan, jika moda transportasi umum dapat dimaksimalkan, masalah kemacetan akan terurai perlahan.

"Ya mungkin dibenahi ya salah satunya dari segi jadwal, hal itu supaya tidak terjadi delay," kata dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Perubahan Jam Kerja Bakal Timbulkan Kemacetan 2 Gelombang

"Jadi menurut ku bukan soal perubahan jam kerja, tapi transportasi umum juga harus mendukung, supaya mengurangi macet," kata dia.

Senada dengan Ajeng, warga Jakarta bernama Adam (26) juga mengatakan hal yang sama.

Menurut Adam, kemacetan tetap terjadi dan hanya akan bergeser waktunya saja.

"Penerapan itu bukan solusi, itu hanya pemindahan jam kemacetan saja," ucap dia.

Adam mengatakan, seharusnya pihak terkait mengatur penggunaan kendaraan pribadi yang ada di Jakarta agar masyarakat beralih naik kendaraan umum saat berangkat kerja.

"Harusnya yang diatur itu penggunaan kendaraan pribadi, bukan penerapan waktu kerja," terang dia.

Demikian juga dengan Arvin (30). Dia tidak setuju dengan penerapan pembagian waktu kerja yang digadang dapat mengurangi kemacetan.

"Mungkin bisa mengurangi kemacetan sedikit, tapi menurut saya mungkin tidak terlalu berpengaruh," ujar Arvin.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja Diberlakukan

Keadaan itu kata dia, sama seperti waktu Jakarta memasuki new normal usai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19.

Saat itu, anak sekolah masih belajar melalui daring. Sedangkan beberapa pegawai sudah mulai masuk kantor.

"Sama saja ketika saat itu (new normal), saya lihat tetap terjadi kemacetan. Walaupun anak sekolah belajar melalui daring, ya tetap saja ada kemacetan," ucap Arvin.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI hendak membahas pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

"(Pengaturan jam kerja) segera dibahas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melalui focus group discussion (FGD)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Pemprov DKI akan mengundang praktisi lalu lintas dan pihak-pihak terkait untuk mengikuti FGD tersebut.

Heru menyebutkan, pengaturan jam kerja dapat berupa karyawan sebagian perusahaan di sebuah gedung masuk kerja pukul 08.00 WIB.

Kemudian, perusahaan lainnya di gedung yang sama masuk kerja pukul 10.00 WIB.

"Kalau itu dari rumah jam 06.00 WIB, mengantar anak sekolah dulu jam 07.00 WIB. Terus, dia ke kantor jam 08.00 WIB. Jadi enggak mengganggu dia sebagai orangtua yang mengantarkan anak sekolah. Ada juga yang masuk jam 10.00 WIB," sebut Heru.

Heru meyakini pengaturan jam kerja bisa mengurangi kemacetan di Ibu Kota hingga sekitar 30 persen.