Inspektur DKI Sebut Heru Budi Sampaikan Penanganan Macet Ibu Kota Saat Dievaluasi Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut menyampaikan penanganan kemacetan Ibu Kota yang telah dia lakukan saat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi kinerjanya pada Rabu (17/5/2023).

"Pak Gubernur (Heru Budi) menyampaikan untuk menangani macet di Jakarta," ungkap Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh di Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2023).

Menurut Syaefuloh, salah satu program penanganan kemacetan Ibu Kota yang disampaikan Heru kepada Kemendagri yakni soal percepatan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Syaefuloh menyebutkan, untuk mempercepat pembangunan MRT Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Kinerjanya Dievaluasi Kemendagri, Heru Budi Terima Saran Soal Penanganan Masalah Jakarta

"Sedang membangun kolaborasi dengan kementerian terkait untuk pembangunan MRT Jakarta dengan proses diskusi-diskusi," tutur dia.

Heru Budi sebelumnya mengaku menerima saran saat kinerjanya dievaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Saran yang diberikan yakni terkait penanganan sejumlah persoalan di Jakarta.

"Saran-saran, biasa, (yaitu) kemacetan lalu lintas, peningkatan transportasi, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit," ujar Heru di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Anak Buah Heru Budi Turut Bungkam Saat Ditanya Evaluasi Kinerja Pj Gubernur DKI oleh Kemendagri

Saat ditanya apakah ada pelayanan publik di Jakarta yang perlu ditingkatkan, Heru Budi spesifik menilai pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI tergolong sudah bagus.

"Kalau saya rasa, pelayanan rumah sakit sudah bagus ya. Di DKI, RSUD-nya sudah bagus," klaim dia.

Dalam kesempatan itu, Heru mengaku memaparkan kinerjanya selama ini sebagai Pj Gubernur DKI yang dirangkum dalam 72 halaman.

Namun, ia tidak detail menjelaskan apa saja yang tercantum dalam 72 halaman tersebut.

Ia juga tak menjelaskan hasil evaluasi kinerjanya saat ditanya.

Ia lantas meminta awak media bertanya hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Untuk diketahui, Heru Budi yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

Dengan demikian, Heru Budi telah menjadi Pj Gubernur DKI selama tujuh bulan.

Sebagai Pj Gubernur, Heru Budi seharusnya dievaluasi tiga bulan satu kali oleh Kemendagri.